JAKARTA, – Pernah merasa kesal karena gas melon tiba-tiba susah dicari atau harganya mendadak mahal di warung? Padahal, pemerintah sudah memberikan jatah yang cukup banyak di pasaran. Nah, hari ini Pertamina membawa kabar penting ke DPR yang cukup memancing rasa penasaran publik. Mereka mengusulkan aturan baru di tahun 2026: setiap keluarga dibatasi membeli maksimal 10 tabung LPG 3 kg per bulan. Langkah ini memicu pertanyaan besar bagi masyarakat: apakah ini solusi jitu untuk atasi kelangkaan, atau justru sinyal bahwa kebocoran stok lama belum juga teratasi?
Sebenarnya, jika kita hitung pakai logika sederhana, satu keluarga biasanya hanya butuh 4 sampai 5 tabung gas saja dalam sebulan untuk masak harian. Jadi, angka 10 tabung itu sebenarnya sangat mengejutkan karena jauh melampaui kebutuhan normal, namun dirancang sebagai “pagar” agar jatah masyarakat tidak diborong pihak lain. Pertamina ingin memastikan kalau stok gas subsidi ini benar-benar tersedia di pangkalan untuk rakyat, bukan malah lari ke gudang oknum pengoplos. Dengan aturan yang lebih rapi, masyarakat diharapkan tidak perlu lagi berkeliling jauh mencari gas karena stoknya dijaga ketat.
Pegiat sosial, Romadhon Jasn dari Gagas Nusantara, melihat kebijakan ini sebagai langkah penyelamatan hak masyarakat bawah yang sangat strategis. “Kita perlu mengapresiasi keberanian Pertamina dalam merapikan aturan main ini. Batas 10 tabung itu angka yang sangat aman bagi dapur warga, tapi akan jadi ‘tembok’ tinggi bagi oknum pengoplos yang sering main borong jatah rakyat. Dukungan publik sangat penting agar subsidi ini tidak lagi salah alamat dan benar-benar dirasakan oleh yang membutuhkan,” jelas Romadhon Jasn dalam keterangannya, Rabu (28/1/2026) di Jakarta.
Rencananya, aturan ini tidak langsung diberlakukan secara tiba-tiba demi menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga. Pertamina menyiapkan fase transisi yang matang mulai pertengahan tahun 2026 untuk memberikan ruang bagi masyarakat beradaptasi dengan sistem baru. Di masa ini, warga diajak untuk mulai mendaftarkan NIK mereka di pangkalan resmi guna pendataan yang lebih akurat melalui sistem digital. Langkah bertahap ini menunjukkan bahwa perusahaan sangat mempertimbangkan kenyamanan konsumen dan tidak ingin menimbulkan kegaduhan di tingkat akar rumput.
Proses pendaftarannya pun dibuat sangat mudah dan tidak membebani warga, cukup membawa KTP dan petugas pangkalan akan membantu input data secara digital. Ini adalah cara Pertamina memastikan bahwa di tahun 2026, teknologi bekerja sepenuhnya untuk melindungi hak belanja warga dengan cara yang lebih transparan. Dengan sistem digital ini, distribusi gas jadi lebih akuntabel, dan tidak ada lagi celah bagi pihak-pihak yang ingin melakukan kecurangan di balik layar tanpa terdeteksi oleh sistem pengawasan pusat.
Dukungan terhadap keberlanjutan energi ini kembali ditekankan oleh Romadhon Jasn sebagai sebuah keharusan nasional. Ia melihat sinergi antara regulasi dan teknologi adalah kunci utama masa depan kedaulatan energi Indonesia. “Masyarakat harus melihat ini sebagai bentuk proteksi dari negara yang efeknya akan sangat terasa. Kita berikan apresiasi karena kebijakan ini berbasis data riil di lapangan, sehingga tidak ada alasan bagi masyarakat untuk khawatir kekurangan stok. Ini adalah momentum kita bersama untuk merapikan sistem subsidi nasional,” tambahnya memberikan penguatan.
Jika kebocoran subsidi ini bisa ditutup, hasilnya akan luar biasa bagi kesehatan keuangan negara kita dalam jangka panjang. Dana triliunan rupiah yang biasanya hilang karena penyimpangan stok bisa dialihkan untuk fasilitas publik lainnya yang lebih bermanfaat, seperti perbaikan jalan atau fasilitas kesehatan desa. Pertamina ingin membuktikan bahwa swasembada energi bisa dimulai dari hal yang sangat mendasar: memastikan setiap tabung gas melon benar-benar sampai ke tangan rakyat yang berhak tanpa ada penyimpangan di tengah jalan.
Tantangan ke depan adalah bagaimana kita semua ikut menjaga aturan ini agar berjalan jujur di tingkat pangkalan bawah. Pertamina sangat terbuka dengan masukan masyarakat jika menemukan pangkalan yang tidak tertib atau mencoba bermain curang dengan stok subsidi. Sekarang, setiap pembeli punya peran penting untuk membantu mengawasi demi kebaikan bersama agar gas tidak lagi langka. Dengan kerjasama yang baik antara warga dan petugas, kita bisa menciptakan lingkungan belanja energi yang lebih tertib, murah, dan nyaman bagi semua orang.
Romadhon Jasn mengajak publik untuk menyambut baik usulan ini demi kenyamanan dan kedaulatan energi nasional yang lebih kuat. “Yuk, kita dukung dan kawal proses ini agar berjalan lancar hingga disahkan oleh wakil rakyat di DPR. Apresiasi besar patut diberikan atas komitmen Pertamina dalam menjaga energi untuk rakyat kecil. Semoga di tahun 2026 ini, urusan dapur masyarakat makin tenang, stok gas selalu ada, dan tidak ada lagi drama kelangkaan di lingkungan kita,” pungkasnya.