BOGOR (Lead.co.id) – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Pakuan (Unpak) telah melakukan unjuk rasa terkait Pengesahan KUHP dengan menduduki gedung DPRD Kota Bogor, pada Kamis (15/12/2022).
Dalam aksinya, mereka menuntut evaluasi kinerja Pemerintah, meminta cabut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang dinilai bermasalah, dan menolak kenaikan bahan bakar minyak (BBM).
Dalam pernyataannya, jika tuntutan tersebut tidak diindahkan, para mahasiswa mengancam akan terus menduduki gedung DPRD Kota Bogor.
Dalam aksi itu, para mahasiswa tampak duduk di lantai gedung DPRD Kota Bogor. Mereka memasang spanduk bertulis “Pemerintah sudah Gagal”.
Tampak hadir mengawal aksi yaitu Direktur Kemahasiswaan (Dirmawa) Unpak, Andi Chairunnas. Namun, mereka hanya diterima oleh anggota DPRD dari fraksi PKS, Endah Purwanti dan Anna Mariam Fadilah.
Saat berita ini diterbitkan, ratusan mahasiswa ini masih debat dan berdialog dengan wakil rakyat dari Komisi IV di ruangan Serba Guna DPRD Kota Bogor.
