ACEH — Banjir bandang dan longsor besar yang memukul Aceh sejak akhir November 2025 bukan hanya merusak rumah dan jembatan, tetapi juga merobek ilusi bahwa semua kepala daerah siap memimpin warganya di masa krisis. Di tengah jeritan warga yang terjebak di pengungsian, sebagian bupati dan wali kota justru lenyap dari lapangan, memunculkan kemarahan publik. Aktivis Aceh, Wanda Assyura, menegaskan bahwa Aceh tidak boleh dipimpin oleh mereka yang memilih mengeluh atau menghindar. “Kalau tidak sanggup, letakkan jabatan,” ujarnya, Minggu (7/12/2025).
Kemarahan warga memuncak setelah terbukti beberapa kepala daerah tak berada di lokasi bencana selama hari-hari kritis. Kasus paling disorot adalah Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS, yang tetap berangkat umrah meski daerahnya dalam status darurat. Warganya berjuang menyelamatkan diri, sementara pemimpinnya berada ribuan kilometer dari tanah kelahirannya. “Ini bukan sekadar kelalaian, ini pengkhianatan tanggung jawab,” kata Wanda tegas.
Menurut Wanda, bencana kali ini memperlihatkan perbedaan nyata antara pejabat yang bekerja dan pejabat yang sekadar memegang jabatan. “Ada yang hilang, ada yang diam, ada yang sibuk cari alasan anggaran. Padahal rakyat tidak butuh alasan, mereka butuh pemimpin,” katanya. Ia menyebut fenomena kepala daerah seperti ini sebagai “pemimpin administratif”, bukan pemimpin lapangan.
Dalam kontras tajam, Wanda memberi apresiasi kuat kepada Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem). Sejak hari pertama, Mualem terjun langsung ke titik-titik terdampak, mengevakuasi warga, mengerahkan helikopter TNI ke desa terisolasi, dan membuka posko terpadu. “Itu mental panglima. Tidak banyak bicara, tapi bekerja. Rakyat melihat itu, bukan pidato panjang,” ujarnya. Menurut Wanda, respons Mualem menjadi bukti bahwa kepemimpinan sejati lahir ketika rakyat sedang jatuh.
Wanda berterimakasih kepada Presiden Prabowo Subianto, yang dua kali mengunjungi Aceh dalam sepekan dan memerintahkan pengerahan penuh TNI-Polri untuk penanganan darurat. “Instruksi ‘kerahkan semua kekuatan’ itu bahasa pemimpin lapangan. Itu yang kami tunggu sejak hari pertama,” kata Wanda. Penunjukan KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai komandan satgas percepatan dianggap langkah tepat yang sudah dirasakan dampaknya oleh masyarakat.
Wanda menilai kehadiran langsung presiden di Aceh adalah pesan kuat kepada seluruh kepala daerah: negara bekerja, rakyat bergerak, tidak ada ruang untuk pemimpin yang sekadar mengeluh. “Presiden sudah turun dua kali. Masa bupati yang jaraknya satu jam dari lokasi justru tidak terlihat?” ujarnya. Wanda menilai bahwa bencana ini memperlihatkan kontras besar antara pemimpin nasional yang responsif dan kepala daerah yang pasif.
Ia menegaskan bahwa Aceh adalah wilayah yang pernah bangkit dari tsunami dan konflik dengan kepala tegak, sehingga tidak layak dipimpin oleh pejabat yang mudah menyerah. “Aceh bukan bangsa penjilat, bukan bangsa pengemis, dan bukan bangsa peratap. Kalau ada pejabat yang merasa tidak kuat menghadapi bencana, silakan mundur. Rakyat Aceh butuh pemimpin, bukan penonton,” katanya.
Wanda juga mengingatkan bahwa jabatan publik adalah amanah, bukan gelar kehormatan. “Ketika rakyat terjebak di atap rumah, pemimpin wajib berada di sana. Kalau keberadaannya malah dicari-cari, itu tanda mereka tidak layak memimpin,” tegasnya. Ia menilai bencana ini menjadi momentum untuk menata ulang kualitas kepemimpinan daerah.
Menurut Wanda, pemerintah pusat kini telah menunjukkan keseriusan, sehingga hambatan justru datang dari pejabat daerah yang gagap. “Lapangan sudah bergerak. TNI-Polri sudah turun. Presiden sudah memimpin. Tinggal kepala daerah: mau bekerja atau mundur?” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Wanda kembali menegaskan bahwa kritiknya bukan untuk memecah belah, tetapi untuk memastikan bahwa Aceh bangkit lebih kuat. “Kami berterima kasih kepada Presiden Prabowo dan Gubernur Mualem. Sekarang saatnya pejabat daerah introspeksi. Bencana bukan alasan untuk menghilang. Bila tak sanggup memimpin, letakkan jabatan, dan mundur itu lebih baik” pungkasnya.