Jakarta, — Menjelang peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-80, jagat media sosial dihebohkan dengan maraknya pemasangan bendera bajak laut ala anime One Piece di berbagai daerah. Aksi ini memicu kekhawatiran sejumlah pihak, termasuk Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, yang menilai fenomena tersebut tidak sekadar bentuk ekspresi budaya populer, tetapi berpotensi mengganggu persatuan nasional.
“Kita juga mendeteksi dan mendapat masukan dari lembaga-lembaga pengamanan intelijen, memang ada upaya-upaya namanya untuk memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa,” kata Dasco saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (31/7/2025) malam.
Dasco menegaskan bahwa kemunculan simbol-simbol seperti bendera bajak laut itu patut diwaspadai. Ia mengingatkan bahwa pihaknya menerima laporan dari sejumlah lembaga intelijen yang menilai hal ini sebagai bagian dari gerakan sistematis yang bisa mengganggu kohesi sosial. “Imbauan saya kepada seluruh anak bangsa, mari kita bersatu. Justru kita harus bersama melawan hal-hal yang seperti itu,” ujarnya.
Pernyataan Dasco diamini oleh Aktivis, Romadhon Jasn, yang menyebut bahwa simbol fiksi seperti bendera bajak laut seharusnya tidak dikibarkan dalam momen nasional. “Ketika simbol negara diganti dengan ikon budaya pop dalam konteks Hari Kemerdekaan, pesan yang tersampaikan bisa menyesatkan. Ini bukan soal selera, tapi soal etika berbangsa,” kata Romadhon, Jumat (1/8/2025).
Ketika ditanya lebih lanjut soal potensi keterlibatan pihak asing dalam fenomena ini, Dasco tidak menampik kemungkinan tersebut. “Ya banyak juga ternyata yang tidak ingin bangsa Indonesia maju ke depan. Pada saat ini kita sedang pesat-pesatnya untuk mencapai kemajuan dan tentunya hal ini ada yang suka dan ada yang tidak suka,” tutur Ketua Harian Partai Gerindra ini.
Romadhon menambahkan bahwa ruang kritik terhadap pemerintah tetap penting dalam negara demokrasi, tetapi penyampaian kritik perlu mengindahkan etika dan simbol bersama. “Pemerintah tidak anti kritik. Tapi bila dilakukan dengan cara yang keliru, seperti mengganti simbol negara dalam perayaan 17 Agustus, itu justru bisa memicu disinformasi dan perpecahan,” tegasnya.
Lebih jauh, ia mengajak semua pihak untuk mendorong pendekatan edukatif terhadap anak muda, agar semangat kebangsaan tetap terjaga tanpa mengorbankan ruang berekspresi. Pemerintah dan DPR, menurutnya, harus hadir tidak hanya dengan imbauan, tetapi juga kebijakan komunikasi publik yang membangun kesadaran kolektif.
Ia juga menyarankan agar kementerian terkait bekerja sama dengan komunitas kreatif dan pendidikan untuk memperkuat pemahaman nilai-nilai kebangsaan yang relevan dengan era digital. “Jangan sampai peringatan Hari Kemerdekaan ternoda oleh simbol-simbol yang tidak mencerminkan semangat kemerdekaan. Kita perlu narasi positif, bukan kegaduhan simbolik,” tutup Romadhon.