Bogor — Gerakan Pemuda Menggugat (GPM) bersama Jaringan Koalisi Rakyat (JANGKAR) akan menggelar aksi unjuk rasa dengan titik utama di Cafe TOSAJA, Balai Kota Bogor, dan Kantor Satpol PP Kota Bogor.
Aksi ini merupakan bentuk protes keras atas dugaan pelanggaran perizinan serta penjualan minuman beralkohol tanpa ketentuan yang jelas oleh Cafe TOSAJA, yang dinilai telah meresahkan masyarakat dan merusak ketertiban sosial di lingkungan sekitar.
Massa menilai, hingga saat ini Pemerintah Kota Bogor dan aparat penegak perda terkesan lamban dan tidak tegas dalam melakukan penindakan. Padahal, dugaan pelanggaran terjadi secara terbuka.
Bagi GPM dan JANGKAR, pembiaran ini bukan sekadar kelalaian administratif, tetapi bentuk kegagalan pemerintah dalam menjaga wibawa hukum.
Aksi akan diawali di Cafe TOSAJA sebagai simbol lokasi dugaan pelanggaran, kemudian bergerak ke Balai Kota Bogor untuk menuntut tanggung jawab pemerintah daerah, dan dilanjutkan ke Kantor Satpol PP sebagai institusi yang memiliki kewenangan penertiban.
Koordinator Lapangan aksi, Roza menegaskan bahwa, aparat tidak boleh terus berdiam diri.
“Kami mulai dari TOSAJA karena di situlah masalahnya. Kami datangi Balai Kota karena pemerintah harus bertanggung jawab. Dan kami ke Satpol PP karena merekalah yang punya kewenangan menindak. Kalau semua hanya diam, lalu hukum ini bekerja untuk siapa?” tegas Roza.
Menurutnya, hukum tidak boleh tajam ke rakyat kecil namun tumpul terhadap pelanggar usaha.
“Kalau terbukti melanggar, segel tempatnya. Jangan dibiarkan. Kalau aparat tidak berani bertindak, lebih baik mundur dari jabatan. Bogor bukan kota maksiat. Bogor harus bersih dan tertib,” lanjutnya.
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan tuntutan :
— Segel dan tutup permanen Cafe TOSAJA apabila terbukti melanggar aturan perizinan dan penjualan minuman beralkohol.
— Cabut izin usaha serta lakukan proses hukum sesuai ketentuan.
— Copot pejabat atau aparat yang lalai menjalankan pengawasan dan penindakan.
— Lakukan penertiban menyeluruh terhadap seluruh tempat hiburan malam dan usaha sejenis yang meresahkan masyarakat.
GPM dan JANGKAR menegaskan, apabila tidak ada tindakan nyata dari pemerintah, aksi lanjutan dengan massa yang lebih besar akan kembali digelar.
“Hukum harus ditegakkan. Pemerintah jangan kalah oleh pelanggar aturan. Kami akan terus datang sampai ada penindakan nyata,” tutup Roza.
Penulis: Surya Sp