BOGOR (Lead.co.id) – Kesemrawutan yang selama bertahun-tahun membelit kawasan Simpang Ciawi akhirnya meledak menjadi kemarahan terbuka. Pengurus Komisariat PMII Universitas Djuanda Bogor turun ke jalan dan melontarkan kritik tajam kepada Pemerintah Kabupaten Bogor yang dinilai gagal mengelola salah satu kawasan paling strategis di wilayahnya sendiri.
Dalam aksi yang digelar di Tugu Macan Ciawi, Kamis (18/6/2026), mahasiswa menegaskan bahwa wajah Ciawi hari ini bukan lagi sekadar kawasan yang macet, melainkan simbol lemahnya pengawasan, buruknya tata kelola, dan minimnya keberanian pemerintah dalam menegakkan aturan.
Di hadapan massa aksi, berbagai persoalan dibongkar secara terbuka. Mulai dari menjamurnya terminal bayangan, parkir liar yang menguasai badan jalan, trotoar yang berubah fungsi menjadi lapak liar, persoalan sampah yang tak kunjung teratasi, hingga dugaan maraknya peredaran minuman keras ilegal dan praktik prostitusi online yang dinilai semakin merusak tatanan sosial masyarakat.
Ketua Komisariat PMII Universitas Djuanda, Nadiraha Bahtiar, menyebut kondisi tersebut sebagai tamparan keras bagi pemerintah daerah yang selama ini mengklaim terus melakukan penataan kawasan.
“Simpang Ciawi adalah gerbang Kabupaten Bogor. Namun yang disuguhkan kepada masyarakat dan wisatawan justru kemacetan, kekacauan, pelanggaran yang dipertontonkan setiap hari, serta lemahnya penegakan hukum. Jika kawasan strategis saja tidak mampu ditata, lalu apa yang sebenarnya sedang dikerjakan pemerintah?” tegas Nadiraha.
Menurut PMII, persoalan di Ciawi bukan muncul dalam hitungan hari atau bulan, melainkan telah berlangsung bertahun-tahun tanpa penyelesaian yang benar-benar menyentuh akar masalah. Kondisi tersebut membuat mahasiswa mendesak pemerintah berhenti menjadikan penataan kawasan sebagai jargon politik semata.
Mahasiswa menuntut pembentukan tim terpadu penataan Ciawi, penertiban terminal bayangan dan parkir liar, relokasi PKL yang manusiawi, peningkatan pengelolaan sampah, penindakan terhadap peredaran miras ilegal, pemberantasan prostitusi online, hingga evaluasi total terhadap pejabat yang dianggap gagal menjalankan tugasnya.
Koordinator Lapangan Rizki Ramdani menegaskan bahwa masyarakat sudah terlalu lama menanggung dampak dari pembiaran yang terjadi.
“Jangan sampai Ciawi hanya dikenal sebagai simpang kemacetan, simpang pelanggaran, dan simpang pembiaran. Kami datang membawa suara masyarakat yang muak melihat masalah yang sama terus berulang tanpa penyelesaian. Jika pemerintah tidak bergerak, maka mahasiswa akan terus mengingatkan dengan cara yang lebih besar dan lebih keras,” ujar Rizki.
PMII menilai sudah saatnya pemerintah daerah membuktikan keberpihakan kepada masyarakat melalui tindakan nyata, bukan sekadar janji, rapat, dan pencitraan yang tidak pernah menyelesaikan persoalan di lapangan.
Surya Sp
