BOGOR (Lead.co.id) — Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Muhammadiyah Bogor Raya menggelar aksi demonstrasi di depan Pintu 1 Istana Bogor, Jalan Jenderal Sudirman, Kota Bogor, pada Jumat (16/5/2026).
Aksi yang dipimpin langsung Presiden Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bogor Raya, Apip Zaelani, tersebut diwarnai pembakaran ban dan orasi bergantian sebagai bentuk protes terhadap kondisi pendidikan nasional yang dinilai semakin jauh dari cita-cita keadilan sosial.
Dengan membentangkan spanduk bertuliskan “Gelap Gulita Pendidikan” dan “Reformasi Pendidikan”, massa aksi menyuarakan kritik keras terhadap berbagai persoalan pendidikan yang hingga kini dinilai belum mendapat perhatian serius dari pemerintah.
Mahasiswa menilai dunia pendidikan saat ini tengah menghadapi banyak persoalan mendasar, mulai dari mahalnya biaya pendidikan, ketimpangan akses sekolah dan perguruan tinggi, rusaknya fasilitas pendidikan di sejumlah daerah, hingga kesejahteraan guru honorer yang dinilai masih jauh dari layak.
Dalam orasinya, Apip Zaelani menegaskan bahwa pendidikan seharusnya menjadi fondasi utama pembangunan bangsa, bukan sekadar dijadikan slogan politik maupun pencitraan semata.
“Pendidikan hari ini sedang tidak baik-baik saja. Negara berbicara soal kemajuan, tetapi masih banyak rakyat yang kesulitan mengakses pendidikan layak. Banyak sekolah rusak, biaya pendidikan mahal, dan guru honorer masih hidup dalam ketidakpastian,” tegas Apip di hadapan massa aksi.
Menurutnya, pemerintah harus berhenti menutup mata terhadap realita yang dihadapi masyarakat kecil dalam mendapatkan hak pendidikan yang adil dan merata.
“Kalau pendidikan terus diabaikan, maka negara sedang menyiapkan krisis masa depan. Jangan sampai generasi muda hanya dijadikan objek janji politik tanpa benar-benar diberikan akses pendidikan yang berkualitas,” lanjutnya.
Mahasiswa juga menyoroti berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai belum sepenuhnya berpihak kepada sektor pendidikan. Mereka mendesak pemerintah menghentikan pemotongan anggaran pendidikan serta melakukan pemerataan pembangunan fasilitas pendidikan hingga ke wilayah terpencil dan tertinggal.
Selain itu, massa aksi meminta pemerintah menghentikan praktik komersialisasi pendidikan yang dinilai semakin memberatkan masyarakat.
“Pendidikan bukan barang dagangan. Pendidikan adalah hak rakyat yang wajib dijamin negara,” ujar Apip dalam orasinya yang disambut sorakan massa aksi.
Aksi demonstrasi tersebut mendapat pengawalan aparat kepolisian dan sempat menjadi perhatian masyarakat maupun pengguna jalan yang melintas di kawasan Pintu 1 Istana Bogor.
Penulis: Surya Sp