LEAD.co.id | Puluhan aktivis Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Universitas Ibnu Khaldun (UIKA) lagi lagi menggelar aksi unjuk rasa di Balaikota Bogor, Rabu (6/11/2019).
Dalam aksinya, KAMMI UIKA meminta Wali Kota Bogor bertanggung jawab atas buruknya kinerja kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan segera mencopot Kepala Dinas yang bermasalah.
Ketua Umum KAMMI UIKA, Debi Firdaus memaparkan, berdasarkan data Badan Pengelolaan dan Keuangan Daerah (BPKAD) Kota Bogor, hingga 11 Oktober, serapan anggaran Kota Bogor masih dibawah 50%, tepatnya berada di angka 43,62% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019 sebesar 2,72 triliun. Dengan kata lain, kata dia baru terealisasi Rp 1,28 triliun.
“Kita ketahui bahwa, program program yang direncanakan oleh Dinas-dinas merupakan manifestasi dari Visi dan Misi Walikota Bogor,” terang Debi.
Diketahui, sebagian besar OPD di Pemkot Bogor gagal menyerap anggaran, diduga akibat kinerja yang asal asalan. Salah satunya yaitu anggaran Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perumkim) yang hanya terserap 44,3% atau 74,08 miliar. (AP)