Oleh : Teddy Khumaedi
Indonesia membutuhkan pemimpin Negara yang berani mau mengambil resiko dan keputusan dengan cepat segera. Pemimpin Negara tidak boleh dikendalikan oleh keadaan alias mencla mencle. Dia harus mampu mengambil tindakan dan siap menanggung resiko alias tegas. Sebuah Negara demokratis justru sangat butuh kepemimpinan yang berkarakter kuat mampu mengendali situasi sesulit apapun.
Melihat situasi politik nasional beberapa bulan kebelakang sungguh telah menjadi suguhan yang sangat menarik dan menimbulkan tanda tanya, pasca pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih. Suasana politik ditingkat elit relatif kondusif dan damai saja, bahkan terjadi komunikasi politik tingkat tinggi awalnya lumayan agak sulit menebak arah partai koalisi dan calon oposisi untuk bisa menyatu padu dalam satu kabinet pemerintahan, sungguh diluar nalar akal sehat para pendukungnya. Bagaimana mungkin seorang prabowo subianto mantan rival Jokowi di pilpres tahun 2019 menyatakan bergabung masuk menjadi salah satu menteri dikabinet Indonesia Maju yang di Nahkodai Jokowi Ma’ruf Amin. Ini semua bukan mimpi semata tapi sudah jadi kenyataan (real fact). Fenomena politik seperti ini sangat sulit terjadi ditahun-tahun pilpres sebelumnya, mengagetkan semua pihak bukan hanya dikalangan pendukung kedua belah pihak semata, tapi mungkin hampir seluruh rakyat Indonesia tercengang dan penasaran apa sebenarnya yang sedang direncanakan oleh para elit politik ditingkat atas.
Bukan rahasia umum, dalam sistem pemerintahan demokrasi oposisi merupakan salah satu syarat mutlak yang harus ada, fungsinya sebagai penyeimbang segala bentuk kebijakkan yang diluncurkan pemerintah terkait kepentingan rakyat (urgen public). Bagaimana hal ini bisa terjadi, pasca pengumuman dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia rakyat menanti Partai Gerinda menjadi leader Partai Oposisi malah merapat ke Jokowi. Maka, tidaklah heran setelah partai Gerinda menyatakan bergabung dengan pemerintahan Jokowi, ada sedikit kebingungan dan tanda tanya ditengah masyarakat, mungkinkah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN) minus Partai Demokrat akan mendeklarasikan keduanya sebagai partai oposisi terhadap pemerintahan Jokowi-Ma’ruf?. Hal ini sungguh menarik dinanti, karena secara malu-malu PKS lebih jelas telah menyatakan siap menjadi oposisi setelah mengetahui bahwa sangat tidak mungkin ada kadernya yang bakal ditawari untuk gabung masuk kabinet Jokowi. Lain halnya dengan PAN yang lebih memilih diam seribu bahasa melihat partai Gerinda ikut bergabung gerbong Jokowi, bahkan mendapat jatah 2 kursi menteri.
Bargaining elit politik diatas bisa terjadi demikian merupakan peristiwa politik yang sangat langka untuk ditebak, bahkan para pengamat politik sekalipun dan mungkin kejadian semacam ini bisa juga disebut peristiwa unik (uniqe tragedy). Tapi titik poin utama bahasan dalam tulisan ini adalah bagaimana mungkin sebuah sistem demokrasi tanpa hadirnya oposisi sebagai penyeimbang yang akan mengontrol segala bentuk kebijakkan pemerintah?, dan terlalu sombong andaikan pemerintah dengan leluasa membuat segala kebijakkan publik (police public) tanpa adanya rasa takut dikritik dikarenakan tidak hadirnya oposisi yang benar-benar mengawal dan mengontrol, sampai berani menegur pemerintah terkait segala kepentingan dan kebutuhan yang berpihak kepada rakyat. Ini bisa saja terjadi dan endingnya berujung pemerintahan yang otoriter, kebal kritik, kebal hukum bagi pejabatnya dan malah menimbulkan kegaduhan politik yang menyebar luas ke berbagai wilayah indonesia. Sedikit berkaca dari pemerintahan Jokowi lima tahun yang telah berlalu, begitu banyak permasalahan yang menjadi sumber utama kegaduhan suasana politik dalam negeri mulai dari Kasus Ahok, Isu Tenaga Kerja Asing (TKA) di wilayah Kalimantan, Terorisme di Surabaya, sampai kasus Novel Baswedan yang sampai saat ini masih ramai dibicarakan kembali. Padahal jelas sekali periode lima tahun pemerintahan Jokowi yang telah berlalu dibarengi dengan hadirnya partai oposisi, akan tetapi kegaduhan suasana politik dalam negeri mulai dari Kasus Ahok, Isu Tenaga Kerja Asing (TKA) di wilayah Kalimantan, Terorisme di Surabaya, sampai kasus Novel Baswedan yang sampai saat ini masih ramai dibicarakan kembali. Padahal jelas sekali periode lima tahun pemerintahan Jokowi yang telah berlalu dibarengi dengan hadirnya partai oposisi, akan tetapi kegaduhan politik dalam negeri tetap saja terjadi sehingga berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi indonesia yang tidak lebih dari 5% hal ini bisa dirasakan pula dengan rendahnya daya beli masyarakat terhadap bahan pokok dan kebutuhan sehari-hari, ada juga pendapat beberapa pengamat ekonomi nasional yang mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi pemerintahan lima tahun yang lalu yang terburuk dalam sejarah bangsa indonesia. Walaupun ada juga sektor lain yang mengalami pertumbuhan yang signifikan seperti inftastruktur yang terus digenjot sampai ke tingkat desa mengalami perkembangan yang jauh lebih maju, akses jalan antar satu kota ke kota lain relatif singkat untuk ditempuh melalui jalan darat, sangat jelas tujuan pemerintah melakukan itu semua adalah agar mudahnya mobilisasi perdagangan dari desa menuju perkotaan, dan segala bentuk potensi yang ada di pedesaan bisa bernilai jual dengan adanya akses yang mudah sehingga hilirnya adalah terjadi pertumbuhan ekonomi yang signifikan, berkesinambungan dan jangka panjang. Akan tetapi semua itu tidak sesuai harapan karena hampir di lima tahun periode pertama Jokowi memimpin pemerintahan, selama lima tahun itu pula kegaduhan politik terus terjadi. Disinilah partai oposisi sangat berperan sebagai penyeimbang atau malah sebaliknya pembuat kegaduhan tersebut. Tentunya hal ini perlu pembuktian yang kongkrit pula berdasarkan data dan fakta dilapangan tidak mudah untuk menyimpulkan begitu saja, akan tetapi tidak bisa dinafikan lagi bahwa partai oposisi akan selalu hadir manakala segala bentuk kebijakkan pemerintah tidak pro rakyat, hal semacam ini merupakan modal utama oposisi untuk mengkritik kalau perlu menghabisi pemerintah yang sedang berkuasa.
Rakyat indonesia sepertinya sudah lebih dewasa untuk menghadapi lima tahun pemerintahan Jokowi-Ma’ruf dengan segala tantangan dan rintangan yang akan terjadi dengan bangsa ini, semoga Indonesia negeri yang kita cintai ini, mampu melewati tantangan global dan era digital yang sedang berlangsung saat ini, menjadi negara Maju sekaligus menuju Indonesia Emas ditahun 2045.
Penulis adalah, Pengamat Sosial Budaya dan Keagamaan di Jawa Barat, dan Sekretaris Jenderal Pusat Kajian Social Riset and Politic Development “MADANI INDONESIA”