Dugaan Korupsi Proyek Normalisasi Sungai Malawili Naik Status Penyidikan

0

LEAD.co.id | Kejaksaan Negeri Sorong tingkatkan status penyelidikan ke penyidikan dugaan tindak pidana korupsi Proyek Normalisasi Sungai Malawili kabupaten Sorong Tahun Anggaran 2017 dengan nilai Rp. 5,2 Milar. Hal tersebut dkatakan oleh
Kepala Seksi Pidana Khusus melalui Ketua Tim Penyidik, Yusran Baadillah, menjelaskan, pihaknya telah meningkatkan status dari penyelidikan ke penyidikan.

Pengerjaan proyek dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua Barat itu dilakukan oleh PT Papua Indo Mustika, yang mana mengajukan penawaran nilai proyek sebesar 3,9 miliar. Pelaksanaan pengerjaan normalisasi sungai Malawili ini selama 45 hari. “Nah, setelah didatangkan ahli untuk melakukan penghitungan, kami menemukan adanya indikasi kerugian negara,” ungkap Yusran, Sabtu (3/4/2019).

Baca :  Peresmian Gereja Vidi Asia, Dandim Jayapura Bagikan Bingkisan Natal

Penyidikan ini dilakukan untuk menentukan siapa yang menjadi tersangka di dalam kasus dugaan korupsi normalisasi sungai Malawili. Ada sejumlah orang yang kami mintai keterangan, antara lain dari pihak Konsultan Pengawas berinisial W, PPK itu adalah IK, dan Pelaksana tugas Kepala Dinas PUPR Papua Barat tahun 2017 berinisial S, sedangkan Bendahara Pengeluaran tidak hadir untuk menjalani pemeriksaan.

“ Sebelumnya, tim penyidik normalisasi sungai Malawili kejaksaan negeri Sorong telah memeriksa 5 orang PPHB, hanya saja untuk inisial kami tidak terlalu mengingatnya,” kata Yusran Baadillah.

Baca :  Tanggapi Praperadilan, Termohon Menyatakan Sikap Menolak

sementara itu menurut, Ryan Jerry Untu, anggota tim penyidikan bahwa dalam kasus ini kami memang menemukan adanya indikasi kerugian negara. Hanya saja belum bisa diungkap ke publik karena masih harus dilakukan penghitungan oleh ahli.

“Nanti, ketika sudah penetapan tersangka, barulah kami umumkan berapa besar kerugian negara. Terkait kerugian negara, sambung Ryan, harus bisa dibedakan dulu antara ahli konstruksi dan ahli kerugian negara, dalam hal ini auditor keuangan. Itu dua hal yang berbeda. Kalau ahli kontruksi, dia akan menjelaskan bahwa sebuah pekerjaan itu mengalami kekurangan volume, menyangkut hal teknik. Sementara ahli dari BPK atau BPKP akan menghitung berapa kerugian negara. Soal berapa besar kerugian negara, pada dasarnya akan kami mintakan,” kata Ryan. (Dzl)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here