BOGOR (Lead.co.id) – Dewan Pengurus Komisariat (DPK) GMNI Universitas Djuanda menggelar aksi unjuk rasa di depan Polresta Bogor Kota, pada Kamis (18/6/2026). Aksi yang dipimpin Komisaris GMNI Toni Gunawan itu membawa penolakan keras terhadap revisi UU Polri yang dinilai sarat persoalan dan berpotensi mengembalikan praktik-praktik yang bertentangan dengan semangat reformasi.
Dalam aksinya, massa menilai proses pembahasan revisi UU Polri berlangsung terburu-buru, tertutup, dan minim pelibatan publik. GMNI menyoroti sejumlah substansi yang dianggap berbahaya, mulai dari perluasan ruang jabatan sipil bagi anggota Polri aktif, penambahan kewenangan yang dinilai multitafsir, hingga rencana perpanjangan usia pensiun yang disebut tidak memiliki urgensi jelas.
Massa juga menilai revisi tersebut gagal menjawab berbagai persoalan mendasar yang selama ini menjadi sorotan publik, seperti penguatan pengawasan, akuntabilitas, perlindungan hak asasi manusia, serta reformasi kelembagaan yang lebih substansial.
Komisaris GMNI, Toni Gunawan, menegaskan bahwa negara membutuhkan institusi kepolisian yang profesional dan dipercaya masyarakat, bukan regulasi yang justru memicu kekhawatiran publik terhadap arah demokrasi dan supremasi sipil.
“Kami menolak segala bentuk kebijakan yang berpotensi memperluas kekuasaan tanpa pengawasan yang kuat. Reformasi Polri seharusnya memperkuat profesionalisme dan pelayanan kepada masyarakat, bukan membuka ruang lahirnya kewenangan yang dapat disalahgunakan. Demokrasi harus dijaga, bukan dipertaruhkan,” tegas Tony dalam orasinya.
GMNI UNIDA mendesak pemerintah dan DPR untuk mengkaji ulang revisi UU Polri secara terbuka dengan melibatkan partisipasi publik yang bermakna. Menurut mereka, masa depan demokrasi tidak boleh ditentukan melalui proses legislasi yang tertutup dan mengabaikan aspirasi masyarakat.
Surya SP
