LEAD.co.id | Aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Aliansi Pemuda Peduli Rakyat (Alpart) melayangkan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo terkait harga garam yang Anjlok di Pulau Garam, Madura, Jawa Timur.
“Sampai detik ini, pemerintah seakan-akan tutup mata. Padahal kami sering melakukan aksi terkait garam,” kata Basri, aktivis LSM Alpart, Senin (4/21/2019)
Namun, kata Basri, sepertinya terkesan tidak ada respon. “Tambah lagi aksi kami yang terakhir tepat pada peringatan Hari Tani Nasional kemarin. Lagi-lagi tetap tidak ada respon,” ujarnya.
Menurutnya, dengan adanya surat terbuka untuk Presiden ini diharapkan mendapatkan respon baik untuk setidaknya menaikkan harga jual garam.
“Sehingga dengan demikian, masyarakat Madura khususnya para petani garam lebih dapat menikmati hasil jerih payahnya, memeras keringat untuk keberlangsungan hidup diri dan keluarganya,” tandasnya.
Adapun isi lengkap surat terbuka yang berjudul ‘Surat Terbuka untuk Presiden Jokowi dan Gubernur Jawa timur’ yaitu sebagai berikut,
Kepada Yth
Presiden RI dan Gubernur Jawa timur
Assalamualaikum wr wb, salam sejahtera untuk kita semua.
Teruntuk ayahanda Joko Widodo, dan ibu Khofifah Gubernur Jawa Timur. Tanpa mengurangi rasa hormat, saya (Basri) masyarakat Indonesia (madura) mengapresiasi atas kerja bapak presiden dan ibu Gubernur Jawa Timur serta bersama jajaran Menteri lainnya. Sungguh, dedikasi yang baik untuk perjalanan bangsa ini dan semoga Tuhan membalas kebaikan bapak Presiden dan ibu Gubernur Jawa Timur.
Namun, Saya (Basri) merasa kecewa yang menurut penilaian saya (Basri) atas ketidak pedualian pemerintah terkait harga garam yang sampai detik ini belum ada kejelasan. Kenapa demikian, kami selaku mahasiswa juga bagian dari masyarakat Madura meminta agar harga garam di perhatikan oleh pemerintah setempat maupun pemerintah propinsi dan pusat, terlebih terhadap legalisasinya. Khususnya di wilayah pulau garam.
Nyatanya harga garam yang beberapa tahun lalu harganya lebih dari satu juta per-ton, hari ini justru malah semakin anjlok seharga 250 ribu per-ton. Kami kecewa selaku bagian dari masyarakat madura terhadap pemerintah, sebab kualitas garam madura sangat bagus. Terlepas dari itu banyak kemudian kasus-kasus (Lahan) di PT GARAM yang menurut kami belum selesai di atasi, terutama di Pamekasan, Madura.
Kami juga beberapa bulan yang lalu mengawal bersama Aliansi Pemuda Peduli Rakyat (Alpart) melalui aksi demontrasi tepatnya pada pada tanggal 24 September 2019 (hari tani nasional). Cuma sampai detik ini tidak ada bentuk kepedulian dari pihak PT Garam, dan pemerintah untuk mengangkat nasib rakyat (petani garam).
Bapak Presiden dan ibu Gubernur yang terhormat, tidak sedikit masyarakat atau petani garam mengeluh terkait anjloknya harga garam, dan kebijakan pemerintah yang sampai detik terkesan tidak peduli terhadap masyarakat madura. Dan saya selaku masyarakat madura mewakili untuk kemudian bisa menyampaikan aspirasi ini kepada pemerintah. Baik tataran Pemerintah daerah, Provinsi, dan Pemerintah Pusat. Mungkin melalui surat terbuka ini pemerintah dan masyarakat Madura tahu bahwa sejatinya garam madura harus naik harganya sesuai kualitas. bahkan wajib.
Demikian surat terbuka ini ditulis dan tidak ada intervensi dari pihak manapun. Murni dari keresahan pribadi yang melihat permasalahan terkait harga garam. Saya Atas nama LSM Alpart dan mahasiswa Indonesia, menunggu sikap negarawan Presiden Joko Widodo dan ibu Gubernur Jawa Timur untuk segera mengambil sikap, apalagi janji politik Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim adalah mengawal dua hal yang juga menjadi komitmen memajukan Madura, yakni jagung dan garam yang disampaikan saat menghadiri dalam Focus Grup Discussion (FGD) bertema “Pembangunan Madura” yang diselenggarakan Universitas Trunojoyo Madura dan Lingkar Jatim di Gedung Graha Utama UTM, Bangkalan, 30 April 2018 lalu.
Semoga Tuhan senantiasa hadir di dalam hati bapak presiden dan ibu gubernur, serta harapan saya negara ini menuju kejayaannya dan sejahtera masyarakat nya.
Pamekasan, Madura, 04 November 2019
Hormat Saya,
Ttd
Basri
Mahasiswa IAIN Madura dan Aktivis Aliansi Pemuda Peduli Rakyat (Alpart). (Haz)