LEAD.co.id | Badan Koordinasi (Badko) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Jawa Barat menilai Pemerintah Daerah (Pemda) di Provinsi Jawa Barat tidak serius dalam melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Hal itu terlihat pada pos pemeriksaan (checkpoint) di setiap perbatasan kabupaten/kota yang tidak dijaga dan dijalankan dengan maksimal.
“Bahkan di beberapa titik tidak ada pengecekan dan penjagaan sama sekali,” ungkap Ketua Umum BADKO HMI Jawa Barat, Khoirul Anam Gumilar Winata melalui siaran pers, Kamis (27/5/2020).
Pihaknya juga menyebutkan, dalam pelaksanaan PSBB, tampak masih banyak pusat perbelanjaan baik modern maupun tradisonal yang tidak menerapkan protokol kesehatan.
Selain itu, lanjutnya, penyaluran bantuan sosial (Bansos) juga mengalami keterlambatan dan tidak tepat sasaran, sehingga menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Karenanya, strategi skema Bansos yang dilakukan oleh Pemerintah perlu dievaluasi
“PSBB di kab/kota di wilayah Provinsi Jawa Barat harus dievaluasi dari mulai strategi sampai dengan kinerja perangkat pemerintah,” tegas Badko HMI Jabar melalaui Press Release bernomor 161/B/Sek/10/1441 tersebut.
Pihak HMI juga menyoroti masih banyaknya Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tidak transparan terkait anggaran yang dialokasikan untuk menangani pandemi Covid-19. Hal ini, kata dia, berpotensi terjadi indikasi penyelewengan anggaran.