Kampak Papua Pertanyakan Keseriusan Polres Ungkap Korupsi Disdik Mimika

0

LEAD.co.id | Aktivis anti korupsi, Johan Rumkorem Papua mempertanyakan keseriusan aparat penyidik Polres Mimika dalam mengungkap tuntas kasus dugaan korupsi di lingkungan Danas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Mimika yang dilaporkan oleh pihaknya ke Polres Mimika dan Ditreskrimsus Polda Papua tentang dana Otsus dengan Tunjangan Tambahahan Penghasilan (TTP) pada tanggal 27 Juli 2017 lalu.

“Kami pertanyakan kinerja Polres Mimika yang belum maksimal dalam menangani sejumlah laporan terkait penyalahgunaan kewenangan dalam penggunaan anggaran di Disdik,” ujar Sekjen Komunitas Masyarakat Adat Papua Anti Korupsi (Kampak) melalui rilisnya via whatapps, Selasa (29/01)

Dalam laporan tersebut, Johan mengaku sudah memberikan bukti terkait dugaan penyalahgunaan anggaran pada Disdik untuk diselidiki penggunaan dana Otsus pada pendidikan yang di duga tidak sesuai peruntukannya dan TTP bagi guru honorer hingga dua tahun berlalu tidak kunjung terungkap

Baca :  Satgas Yonif MR 411/Pdw Kostrad Laksanakan Serbuan Teritorial di Gereja Perbatasan

“ Inikan sejak tanggal 27 Juli 2017 itu Kampak Papua, PKN, GNPK RI, bersama solidaritas guru Kabupaten Mimika melakulan aksi dan kami sudah sertakan laporan-laporan awal. Begitu juga laporan ke Polda Papua terkait penyalahgunaan dana Otsus, TTP dan dana Kesra yang sampai saat ini belum ada titik terang,” ungkap Johan

Johan mengakui laporan yang sama juga telah diberikan kepada BPK untuk diperiksa bersama dengan pihak Inspektorat, namun hingga saat ini belum juga ada hasil apabila telah dilakukan audit.

“Berdasarkan pernyataan Kapolres, dokumen-dokumen itu telah diserahkan kepada BPK untuk dilakukan pemeriksaan bersama APIP (Inspektorat), namun hingga saat ini honor guru di Mimika masih pertanyakan itu terkait sejauh mana penanganan kasus korupsi itu,” jelasnya.

Baca :  Gelar Rapat Malam, Presiden Instruksi Pemulihan Papua

Johan menjelaskan, Berdasarkan PP Nomor 71 yang telah dirubah menjadi PP nomor 43 tahun 2018 tentang peran serta masyarakat untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi, maka semua pihak boleh mengawal dugaan kasus tersebut sampai ada hasilnya.

Sebab, Johan menilai selama ini keseriusan penanganan kasus tipikor di Papua terkesan lambat.

“ Penanganan korupsi di Papua ini terkesan lambat. Jadi kami minta kepada penegak hukum yang ada di Papua supaya benar-benar menghormati UU yang berlaku,” tegas Johan

Walaupun lambat, Johan tetap mendukung upaya yang pihak Kepolisian dan Pemkab Mimika dalam mengaudit terhadap Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika.

Baca :  Satgas Raider 300 Dorong Aparat Kampung Giat Membangun

“ Kami tetap mendukung penuh upaya Polres Mimika untuk melakukan pemeriksaan terkait penyalahgunaan keuangan negara,” kata Johan (Ze)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here