Kegagalan Pemerintah dalam Program Wajib Sekolah 9 Tahun

197
0

LEAD.co.id | Pendidikan seharusnya dapat dinikmati oleh seluruh kalangan masyarakat Indonesia sesuai amanat Konstitusi disamping itu Pendidikan adalah kunci menuju kesejahteraan bangsa. Oleh karena itu, sistem pendidikan yang bermutu akan sangat menentukan kemanfaatan ilmu pengetahuan sebagai media untuk “memanusiakan manusia”.

UUD 1945 Pasal 28C yang berbunyi “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”, serta dalam pasal 31 ayat (1) “Setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak” dan pasal 31ayat (2) “Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya” mengamanatkan bahwa seluruh elemen masyarakat berhak mendapatkan akses pendidikan yang layak tanpa diskriminasi. Hal demikianpun termaktut dalam uu nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional terkhususnya pasal 5 ayat 1-5 yang pada intinya mngatakan bahawa setiap warga negera memiliki hak dasar atas pendidikan yang tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun. Namun pada kenyataanya, pendidikan yang seharusnya menjadi kebutuhan pokok yang seharusnya terpenuhi, menjadi sebuah ironi di Indonesia saat ini khususnya di daera SDN 8 Curah Tatal kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo, kemanakah pemerintah situbondo..?!!!.

Baca :  Lapenmi PB HMI Desak Pemerintah Tuntaskan Karhutla

Dari segi aturan, telah diatur bahwasannya negara wajib memberikan pendidikan yang setara kepada setiap warga negaranya tanpa ada ketimpangan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain.

Upaya pemerintah belum maksimal untuk mencapai pemerataan untuk mendapatkan pendidikan yang layak belum terpenuhi hal ini terjadi di SD Negeri 8 Curah Tatal, Kabupaten Situbondo memiliki murid sebanyak 19 orang yang terdiri dari kelas 1 sampai 6. Keadaan sekolah sangat memprihatikan, kondisi gedung sudah tidak layak huni, fasilitas meja, kursi yang tidak sesuai standart . Hal ini semakin diperparah dengan tidak adanya guru yang mengajar selama delapan bulan terkahir dikarenakan mereka mendapatkan gaji yang tidak setimpal dengan medan yang di tempuhnya.

Baca :  Abdullah Hehamahua Bedah Buku di Milad Pertama HMI IUQI

Melihat kondisi yang dialami SDN Filial Kerpang, Kec. Arjasa, Desa curah tatal yang sangat memprihatinkan dengan kekurangan tenaga atau guru yang membimbing siswa waktu yang sudah sekian lama ( 8 bulan ) tersebut, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bondowoso-Situbondo mendesak kepada Dinas pendidikan Kabupaten Situbondo untuk menseriusi dan memberikan solusi dalam jangka pendek (secepatnya) terhadap SDN 8 curah tatal agar proses kegiatan belajar mengajar kembali normal, memberikan jaminan ketersediaan, peningkatan mutu dan sarana pendidikan, serta akses seluas-luasnya kepada seluruh rakyat dan berharap kepada segenap pemangku kepentingan untuk mengembalikan khitah pendidikan sebagai usaha mencerdaskan kehidupan bangsa dan memanusiakan manusia.

Baca :  Demo HMI Pamekasan, Sebut 'DPR Divonis Sange, Mencabuli KPK'

“Pemerintah harus memastikan bahwa pendidikan harus berjalan sesuai jalurnya karena pendidikan sebagai benih untuk membebaskan, membentuk kepribadian dan menguatkan kepemimpinan,” ujar Ketum HMI Cabang Bondowoso-Situbondo, Ramaimon.

Disamping itu kata Ramaimon, pihaknya mendatangi langsung, berinteraksi dengan beberapa siswa di SDN 8 filial kerpang Curah tatal sekaligus dengan bentuk perhatian kami melakukan proses kegiatan belajar mengajar di beberapa kelas serta mendengarkan harapan dan cita cita, sebagai aset ujung tombak generasi penerus bangsa. (UL)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here