BOGOR (Lead.co.id) – Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Bogor telah melangsungkan rapat koordinasi (Rakor) terkait strategi penanggulangan kemiskinan, pada Kamis (11/8/2022).
Rapat yang digelar di Balai Kota Bogor itu dipimpin oleh Ketua TKPK, Dedie A Rachim. Dalam pelaksanaan strategi itu, Pemkot Bogor berkolaborasi dengan berbagai pihak.
Dedie mengungkapkan, banyak kategori kemiskinan fisik yang mulai terlihat di Kota Bogor. Dibuktikan dengan masih banyaknya rumah tidak layak huni, juga kemiskinan dari sisi mental.
“Saya melihat emang situasinya tidak baik-baik saja, banyak efek dari Covid-19 kemarin yang kemudian menambah jumlah keluarga miskin di Kota Bogor,” kata Dedie.
Menurut Dedie, harus ada upaya yang betul-betul terstruktur untuk menanggulangi kemiskinan tersebut. Dia juga menekankan agar segera ada langkah-langkah konkret.
“Segera ada kontribusi dari masing-masing dinas. Kemudian, dari dinas-dinas yang lain mendorong mentalitas,” tegas Dedie.
Kepala Bappeda Kota Bogor, Rudy Mashudi memaparkan, pada tahun 2020 dan 2021 terdapat pembatasan akibat Covid-19 yang telah berpengaruh terhadap angka kemiskinan.
Menurut dia, Jawa Barat telah menjadi salah satu provinsi dengan angka kemiskinan yang cukup tinggi. Namun, Kota Bogor tidak termasuk daerah dengan angka kemiskinan ekstrim.
Tahun 2021, Kota dan kabupaten dengan kemiskinan ekstrim di Jawa Barat hanya ada 5, sedangkan 2022 bertambah jadi 17 kota atau kabupaten.
“(Tahun) 2022 Jawa Barat masih cukup tinggi bahkan tadi ada 17 wilayah,” papar Rudy.
