JAKARTA (Lead.co.id) – Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe telah dilantik menjadi Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis (10/3/2022). Presiden Jokowi meminta pimpinan Otorita IKN itu untuk gerak cepat karena banyak yang berminat investasi.
Pelantikan itu berdasar Keputusan Presiden RI Nomor 9/M Tahun 2022 tentang Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN. Dalam prosesi pelantikan Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN tersebut, Presiden Jokowi mengambil sumpah jabatan Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN yang dilantik.
“Saya bersumpah akan memenuhi kewajiban saya sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala undang-undang dan peraturan dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa,” ucap Jokowi mendiktekan sumpah jabatannya.
Dalam keterangannya, Bambang Susantono menyatakan akan berupaya menjalankan penugasan dan amanah sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN dengan sebaik-baiknya. Sesuai dengan arahan dari Presiden Jokowi, keduanya akan berupaya membangun IKN sebagai sebuah kota yang dapat merefleksikan kota Indonesia di masa depan.
“Jadi program-program yang ada tentu tidak hanya semata-mata membangun fisik sekali lagi, tapi kami juga ingin membangun kerekatan sosial, ingin membangun masyarakat yang dinamis, yang vibrant, sehingga sekali lagi ini akan menjadi kota untuk semua, city for all,” ujar Bambang.
Dirinya juga meminta dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia untuk bersama-sama membangun Ibu Kota Nusantara sebagai kota yang layak huni, humanis, dan liveable. Meski membutuhkan waktu yang cukup lama, keduanya yakin IKN akan menjadi kota yang inklusif.
“Kami mohon dukungan semua lapisan masyarakat untuk sama-sama kita membangun kota Nusantara ini sehingga menjadi kota yang sekali lagi inklusif, hijau, cerdas, dan berkelanjutan,” ungkapnya.
Kombinasi yang Baik
Pemilihan Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN dinilai sebagai pilihan dan kombinasi yang baik. Menurut Jokowi, kedua sosok tersebut juga memiliki rekam jejak yang baik.
“Pak Bambang, beliau ini memiliki rekam jejak sebagai lulusan ITB di bidang sipil infrastruktur, kemudian juga di bidang urban planning, kemudian S2, S3, pengalaman di bidang yang berkaitan dengan transportasi, yang berkaitan dengan finance, kemudian juga terakhir memegang Vice President di ADB. Saya kira ini dari semua sisi ini lengkap,” ujarnya.
Dalam menjalankan tugasnya, Bambang Susantono akan didukung oleh Dhony Rahajoe yang memiliki pengalaman lapangan, terutama di bidang properti. Jokowi meyakini keduanya akan mudah untuk berkomunikasi dan bekerja sama dengan para menteri dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan di lapangan, hingga investasi.
“Nanti akan gampang sekali beliau berdua ini berbicara dengan Pak Harso untuk sisi perencanaannya, kemudian nanti Pak Menteri PU di dalam pelaksanaan lapangan terutama untuk yang kawasan inti pemerintahan, dan juga di bidang investasi nanti dengan Pak Menko Luhut,” jelasnya.
Bambang Susantono pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Perhubungan periode 2009-2014 dan pernah menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Perhubungan. Sebelum dilantik menjadi Kepala Otorita IKN, Bambang menjabat sebagai Vice President Knowledge Management and Sustainable Development di Asian Development Bank (ADB).
Sedangkan, Dhony Rahajoe menjabat sebagai Managing Director President Office Sinar Mas Land dan tercatat sebagai anggota Badan Pengurus Yayasan Institut Teknologi Sains Bandung (ITSB).
Jokowi meyakini bahwa, pembangunan Ibu Kota Nusantara menarik minat berbagai pihak, baik dari dalam maupun luar negeri, untuk berinvestasi. Untuk itu, dia mengharapkan gerak cepat Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN yang baru dilantik tersebut.
“Saya harapkan karena ini yang berminat terhadap Ibu Kota Nusantara ini sangat banyak, baik domestik maupun dari luar. Saya ingin beliau berdua bekerja dengan cepat terutama yang berkaitan dengan kelembagaan segera diselesaikan,” ucapnya.
Reporter: Sally Sumeke
Editor: Aru Prayogi
Sumber: BPMI Setpres