BANDUNG (LEAD.co.id) – Hari Ibu merupakan sebuah peringatan yang lahir dari Pergerakan Perempuan Indonesia. Saat itu, diawali dengan Kongres Perempuan Pertama, 22 Desember 1928 di Yogyakarta, berdasarkan dikutip dari Pedoman Penyelenggaraan Peringatan Hari Ibu ke-91 Tahun 2019.
Memperingati itu, Korps HMI Wati (Kohati) Cabang Kabupaten Bandung (Cakaba) menggelar acara diskusi publik yang bertajuk “Refleksi Peringatan Hari Ibu dan 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan”, di Teras Sunda Cibiru, Bandung, pada Minggu (27/12/2019).
Pada kegiatan itu menghadirkan dua narasumber dari Forhati Cakaba yang berkompeten di bidangnya seperti Dr Akmaliyah, selaku Ketua Pusat Sudy Gender UIN Bandung dan Dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum, Dr Dede Kania.
Acara ini merupakan bagian dari kampanye internasional untuk mendorong upaya-upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan di seluruh dunia. Maka, pentingnya diskusi publik itu, juga sebagai upaya meningkatkan kesadaran Kader HMI akan pemahaman terhadap isu kekerasan berbasis gender.
Karena bagaimana pun permasalahan kekerasan berbasis gender adalah masalah yang serius di Indonesia. Status perempuannya yang menjadi sanga terentan terhadap praktik kekerasan berbasis gender.
Menurut Akmaliyah, mengenai sejarah Perjuangan Perempuan serta korelasi dengan pemahaman sejarah peringatan hari Ibu merupakan ber konsep gender.
“Bahwa sejarah hari ibu adalah bermuara pada bentuk keberanian kaum perempuan dalam menuntun yang menjadi haknya. Dilaksanan pada Kongres Wanita Indonesia dan peringatan hari ibu merupakan penghargaan setinggi-tingginya untuk perempuan,” paparnya.
Sementara itu, Dede Kania menerangkan tentang analisis kritis kekerasan terhadap perempuan dalam perspektif Hukum. Menurutnya, bahwa adanya akar
permasalahan kekerasan Perempuan adalah akibat daripada ketimpangan Gender.
“Sebetulnya saya tidak sepakat dengan adanya pembagian antara domestik dan publik. Karena itu, Islampun dalam Al-Qur’an secara eksplisit tidak menjelaskan pembagian peran antara perempuan dan laki-laki, pada akhirnya ketaqwaan adalah sebagai ukuran pencapaian derajat manusia dihadapan Allah,” jelasnya.
Selain itu, agenda tersebut dilanjutkan dengan Konsolidasi bersama Organisasi perempuan di Wilayah Cabang Kabupaten Bandung. Tentunya hal tersebut merupakan upaya untuk sama-sama mengidentifikasi permasalahan yang berada di lingkungan Kabupaten Bandung.
Pada kesempatannya hadir dari HIMI persis daerah Kabupaten Bandung dan IMMawati Cabang Bandung Timur. Ketua HIMI Persis, Ratih berpandangan lain pada kegiatan tersebut.
“Kami tidak selalu memperingati hari Ibu, karena pada dasarnya setiap hari ini adalah hari ibu. Tetapi saya lebih ingin konsen terhadap pembahasan mengenai Kekerasan Terhadap Perempuan itu sendiri. bahwa pada saat ini lebih dari 24 juta orang di Indonesia telah mengalami kekerasan. Namun semua itu tidak bisa teratasi untuk mendapatkan perlindungan dari Pemerintah yakni hanya 5 persen dari sebanyak 24 juta itu,” kata Ratih.
Namun Ketua Kops HMI-wati Fauziah, menilai di sadari atau tidak peran perempuan kini berangsur terseok pada arus yang cenderung dalam keadaan degradatif.
“Yang dimana modus patriarki sudah berwujud pada agenda domestifikasi kaum perempuan pada post kebudayaan. Baik itu perayaan hari ibu, hari Kartini dan lain sebagainya hanya dimaknai sebagai peran perempuan pada persoalan biologis. Terebih buruknya adalah pembiasan makna perjuangan menjadi ide yang cukup sektarian,” imbuhnya.
Pada kenyataanya, lanjut Fauziah, momentum tersebut dapat diurai melalui beberapa catatan sejarah perempuan sebagai gerakan yang lahir atas tendensi ekonomi politik.
“Sejarah mencatat bahwa beberapa langkah maju gerakan perempuan pada akhirnya bermuara pada langkah maju yang humanis tanpa adanya tendensi biologis,” tambahnya.
Dengan penuh percaya diri, ia mengatakan secaraindividu dirinya sangat yakin bahwa hadirnya Kohati ini tidak lantas menjadi jembatan penguat budaya patriarki.
“Maka dari itu saya akan terus berupaya membawa Kohati sebagai lembaga yang fokus untuk merespon setiap isu sensitif gender dan membangun kaderisasi HMI berdasarkan
prinsip yang memerdekakan”, tandasnya.
Fauziah pun menjelaskan, hasil dari pada Diskusi dan Konsolidasi Organisasi Perempuan di Wilayah Kabupaten Bandung itu merumuskan sebuah program yang menyangkut kedalam isu lingkungan, sosial, ekonomi, politik, dan kesehatan masyarakat.
Organisasi gerakan keperempuanan secara umum dan Kohati hadir secara khusus yang akan dihadapkan pada suatu problematika yang cukup bias juga.
Namun, menurutnya, menyangkut keutamaannya pada arus perubahan industri nasional generasi keempat. Peran manusia dalam proyeksi pembangunan nasional semakin menyempit seiring perubahan kuantitas dan kualitas.
“Ini menjadi salah satu tantangan dan juga isu bagi Kohati Cabang Kabupaten Bandung berperan melalui dominasi teknologi. Namun disisi lain adalah faktor kebudayaan yang berkembang domestifikasi kaum perempuan memberi dampak yang cukup signifikan terhadap paradigma pembangunan, begitupun pada keterlibatan kaum perempuan pada ruang publik”, kata Fauziah
Sebelumnya, acara tersebut dibuka oleh Ketua Umum HMI Cabang Kabupaten Bandung, Bayu Bambang, ia menyatakan semoga semangat perjuangan Kohati dalam memperjuangkan hak-hak perempuan tetap konsisten.
“Karena sebagai masyarakat Kabupaten Bandung harus sensitif terhadap wacana keperempuanan, dan semoga bisa menjadi inspirasi para kohati supaya tetap mempertahankan eksistensinya di dunia gerakan mahasiswi islam”, kata Bayu.
Editor: Aru Prayogi