LEAD.co.id | KPU Kota Bogor melaksanakan diskusi online bertajuk “Kajian Pemilu dan Demokrasi” pada Rabu, 3 Maret 2021. Diskusi ini menghadirkan Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto, Ketua KPU Kota Bogor Samsudin, dan analis politik Indekstat Aldhi Bakti.
Pada diskusi ini, Wali Kota Bogor mengungkapkan bahwa, dengan dihentikannya pembahasan revisi UU Pemilu oleh mayoritas Fraksi di DPR menyusul penolakan Pemerintah melalui Mensesneg, maka Pemilu dan Pilkada kembali ke UU 7/2017 dan UU 10/2016.
“Hal2 yang bersifat substantif sudah selesai, sekarang kita bicara teknis penyelenggaraan, dan potensi-potensi masalah yang mungkin akan muncul,” sebut Bima.
Ketua KPU Kota Bogor, Samsudin memaparkan prediksi tahapan dan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024. “Tahapan Pemilu 2024 kemungkinan akan dimulai Juli 2022, dan pencoblosannya pada Maret 2024,” sebutnya.
Selanjutnya, untuk Pilkada, tahapan akan dimulai kemungkinan pada Oktober 2023. “Sesuai UU 10/2016, pencoblosan Pilkada serentak dilaksanakan pada November 2024,” Kata dia menambahkan.
Konsekuensi jarak waktu antara Pemilu dan Pilkada 2024 adalah semakin beratnya beban penyelenggara. Karenanya, upaya-upaya terus dilakukan KPU Kota Bogor untuk memastikan Pemilu dan Pilkada 2024 berjalan sukses.
“Apapun yang terjadi, karena ini sudah menjadi perintah UU, maka kami siap melaksanakan dan menyukseskan Pemilu dan Pemilihan 2024,” kata Samsudin.
Analis politik Indekstat, Aldhi Bakti melihat bahwa kunci sukses peserta dalam ajang pilkada serentak adalah Pemilu 2024. Hal tersebut terjadi karena tahapan Pemilu lebih dulu dilaksanakan.
“Perlu strategi baru dari parpol untuk memenangi 2 event tersebut,” papar Aldhi.
Reporter: Jhonie Arya
Editor: Aru Prayogi