BOGOR (Lead.co.id) – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) akan menggelar aksi mimbar bebas sebagai bentuk keprihatinan terhadap kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor (DKPP) yang dinilai tidak maksimal.
Aksi itu dilakukan di beberapa lokasi strategis di antaranya di Balaikota Bogor, Kejaksaan, Tugu Kujang hingga Alun-alun Kota Bogor. Permasalahan yang diangkat yaitu terkait distribusi bantuan pangan yang tidak tepat sasaran, tingginya prevalensi stunting, skandal proyek.
Koordinator aksi Miftachus Salam mengatakan, bahwa mereka akan terus mengawal isu ini sampai tuntutan mereka dikabulkan, dan kota Bogor harus bersih skandal tersebut.
“Kami ingin Kota Bogor yang bersih, transparan, dan akuntabel,” kata dia dalam keterangan persnya, pada Sabtu 31 Mei 2025.
Menurutnya, aksi mosi tidak percaya kepada DKPP Kota Bogor, mereka meminta evaluasi terhadap kepala dinas ini, yang dinilai tidak bekerja sesuai dengan keinginan masyarakat.
“Seharusnya dinas tersebut, bisa menangani atau mendistribusikan bantuan pangan, dengan banyak penerima, namun kami menilai DKPP gagal dalam hal ini, aksi ini kami terus berlanjut hingga 7 Juni 2025,” ujar dia.
Selain itu, kata dia, bagi anak-anak ada sekitar dua ribu orang, dan itu sudah dalam dua tahun terakhir yang terdampak.”Kami sebagai mahasiswa menuntut DKPP untuk meningkatkan intervensi guna mengatasi masalah gizi kronis ini,” jelas dia.
Ia menambahkan, permasalah bukan hanya itu, melainkan masih banyak yang terjadi di lingkungannya yaitu skandal proyek, masih menjadi perhatiannya.
“Kami menduga adanya praktik manipulatif dalam proyek pemeliharaan taman yang berubah fungsi menjadi proyek pembangunan pedestrian. Ini menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahan penggunaan anggaran dan potensi intervensi dari pihak berkepentingan,” ujar dia.
Pihaknya meminta Walikota Bogor Dedie A. Rachim, untuk melakukan evaluasi terhadap kepala dinas DKPP, terjadinya yang menyebabkan konflik, hingga terjadinya dugaan intervensi dari pengusaha, dan
“Kami menuntut, pemecatan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor karena potensi konflik kepentingan dan dugaan intervensi dari pengusaha, dan Audit investigatif menyeluruh terhadap program DKPP, khususnya proyek dengan Kode RUP 56394758, serta penyelidikan terkait pengalihan anggaran dari pemeliharaan taman ke pembangunan pedestrian. Bahkan penghentian praktik pembajakan kebijakan oleh oknum pejabat dan pengusaha,” pungkas dia.
