BOGOR (Lead.co.id) – Liga Mahasiswa Indonesia Timur (LIMIT) Bogor Raya mengecam keras langkah Polda Metro Jaya yang menangkap sejumlah aktivis pada aksi demonstrasi awal September 2025. LIMIT menilai tindakan aparat tersebut menjadi bukti bahwa demokrasi di Indonesia sedang sakit dan kebebasan berekspresi kian terancam.
“Penangkapan terhadap para aktivis adalah bentuk nyata pembungkaman suara rakyat. Polda Metro Jaya telah menodai nilai-nilai demokrasi yang diperjuangkan dengan darah dan air mata,” tegas pernyataan resmi LIMIT Bogor Raya yang diterima redaksi, pada Kamis (13/11/2025).
Menurut Jambo Nada, Sekretaris Jenderal LIMIT Bogor Raya, tindakan aparat tidak hanya mencederai prinsip kemanusiaan, tetapi juga melanggar hak konstitusional warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
“Negara ini bukan milik penguasa, tetapi milik rakyat. Jika aparat terus menekan suara mahasiswa, itu artinya demokrasi sedang menuju kematian,” tegas Jambo.
LIMIT menilai tindakan represif aparat telah keluar dari koridor hukum dan justru menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat sipil. Padahal, mahasiswa turun ke jalan bukan untuk membuat kerusuhan, melainkan untuk menegakkan kebenaran dan menuntut keadilan.
Selain mengecam penangkapan aktivis, LIMIT Bogor Raya juga menyoroti langkah pemerintah yang memberikan gelar pahlawan nasional kepad Soeharto, tokoh yang dinilai memiliki rekam jejak kelam dalam pelanggaran hak asasi manusia.
“Bagaimana mungkin pelanggar HAM bisa dijadikan pahlawan nasional? Ini penghinaan terhadap nurani bangsa dan pengkhianatan terhadap sejarah,” kata Jambo Nada dengan nada keras.
LIMIT menilai keputusan pemerintah dan Kementerian Kebudayaan sebagai langkah yang tidak bermoral, tidak profesional, serta sarat kepentingan politik, karena bertentangan dengan nilai reformasi dan semangat penegakan HAM.
LIMIT Bogor Raya menyampaikan lima tuntutan tegas kepada pemerintah dan aparat penegak hukum:
- Copot Kapolda Metro Jaya yang dinilai sewenang-wenang membungkam aspirasi mahasiswa dan rakyat.
- Bebaskan seluruh aktivis yang ditangkap dalam aksi demonstrasi awal September 2025.
- Evaluasi ulang keputusan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto.
- Tolak tegas pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto karena mencederai rasa keadilan masyarakat.
- Lakukan evaluasi menyeluruh terhadap Kementerian Kebudayaan atas keterlibatannya dalam keputusan kontroversial tersebut.
“Ketika keadilan dibungkam dan sejarah dipelintir, maka mahasiswa tidak akan diam. Kami akan terus bersuara sampai demokrasi benar-benar berpihak pada rakyat,” tutup Jambo Nada.
Penulis : Surya Sp
