Musyawarah Lanjutan TPU Desa Sukamanah Temui Titik Terang

oleh -17 views

BOGOR (Lead.co.id) – Pemerintah Desa Sukamanah, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor telah melaksanakan musyawarah lanjutan terkait penyediaan Tempat Pemakaman Umum (TPU), pada Senin (5/10/2026).

Musyawarah dihadiri Kepala Desa Sukamanah Hj. Irmayani, S.H., Tokoh Masyarakat H. Ismail, S. IP.,M.Si, Ketua MUI, Ketua LPM, BPD, Ketua Dusun I, Ketua RT dan RW, para tokoh masyarakat serta warga Dusun 1.

Forum tersebut membahas kebutuhan perluasan lahan sekaligus arah pengelolaan TPU agar memiliki kepastian dan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Kepala Desa Sukamanah, Hj Irmayani dalam sambutannya mengatakan, dalam pembahasan musyawarah lanjutan ini, lahan pemakaman yang sebelumnya disebut sekitar 7.000 meter persegi direncanakan diperluas menjadi sekitar 1,700 meter persegi.

Baca :  Pemkot Bogor Siapkan Tiga Lahan Pemakaman Covid-19

Perluasan tersebut, kata dia, menjadi bagian dari upaya desa mengantisipasi kebutuhan pemakaman masyarakat di tengah perkembangan kawasan dan pertumbuhan penduduk. Skema pembiayaan yang dibahas meliputi nilai pengadaan lahan sekitar Rp.700 ribu per meter persegi.

Dari kebutuhan tersebut, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor disebut akan membantu sekitar Rp500 ribu per meter persegi, sedangkan kekurangannya sekitar Rp200 ribu per meter persegi direncanakan dipenuhi melalui swadaya masyarakat, paparnya.

Selain itu, terdapat dukungan donatur sebesar Rp100 juta yang diarahkan untuk mendukung proses pengadaan dan pengembangan TPU, ucap Kepala Desa Sukamanah.

Baca :  Lanjutkan Perjuangan Kakek, Irmayani Ismail Maju di Pilkades Sukamanah

Tokoh Masyarakat Desa Sukamanah, H Ismail mengapresiasi keterlibatan masyarakat dalam proses musyawarah tersebut. Menurutnya, kebutuhan TPU merupakan kepentingan bersama yang perlu diselesaikan melalui komunikasi dan sinergi antara masyarakat dengan pemerintah.

“Saya sangat bersyukur hari ini masyarakat begitu antusias bermusyawarah untuk merealisasikan kebutuhan TPU. Karena pada dasarnya kebutuhan masyarakat bisa tanggung bersama dan sinergi dengan pemerintah,” ujar H. Ismail.

Dia menegaskan, setelah TPU terealisasi, pengelolaannya perlu dilakukan secara terbuka dan transparan agar masyarakat mengetahui mekanisme serta pemanfaatannya.

“Nantinya TPU kita kelola secara terbuka, transparan kepada masyarakat,” tegas dia.

Baca :  Pastikan Situasi Aman, Kades Sumur Batu Dampingi Penanganan Kebakaran TPU

Sementara untuk kebutuhan pemeliharaan dan perawatan area pemakaman, H Ismail menyebut hal itu dapat diserahkan kepada kepengurusan yang telah ada.

Reporter : (Nina Karningsih)

Editor : Red