Normalisasi Sungai Malawili, Kejari Sorong Tetapkan Dua Tersangka

58
0

LEAD.co.id | Kejaksaan Negeri (Kejari) Sorong, Senin sore (07/10/2019) telah menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan korupsi Proyek Normalisasi Sungai Malawili Kabupaten Sorong Tahun Anggaran 2017.

Dua orang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Sorong, yaitu Direktur Utama PT Indo Papua Mustika RS yang bertindak sebagai kontraktor dan IK, pegawai PUPR Provinsi Papua Barat yang bertindak sebagai PPK.

Akibat perbuatan yang dilakukan RS dan IK negara mengalami kerugian sekitar 1,3 miliar rupiah.

Kajari Sorong, Akhmad Muhdhor, S.H., M.H dalam press rilisnya menjelaskan, proyek yang dikerjakan PT Indo Papua Mustika merupakan proyek yang dianggarkan dalam APBD Provinsi Papua Barat tahun anggaran 2017 senilai 5,3 miliar, hanya saja penawaran yang dilakukan oleh PT Indo Papua Mustika sebesar 3,9 miliar rupiah.

Baca :  Sapa Warga Bali, Prabowo Komitmen Berantas Korupsi dengan Taruhan Nyawa

Pengerjaan proyek tersebut sudah selesai, hanya saja dalam perkembangannya ditemukan indikasi korupsi terkait pekerjaan betonisasi dan pasangan abatu. Dari situlah kemudian kejari Sorong melakukan penyidikan selama kurang lebih 5 bulan, termasuk memeriksa 10 saksi, pengumpulan dokumen, pemeriksaan ahli termasuk penghitungan kerugian negara. Jadi, sudah tiga alat bukti yang kita dapatkan. Jika kemudian kita mendapatkan bukti petunjuk lagi, berarti sudah empat alat bukti. Dalam menangani kasus ini kami sangat hati-hati dan teliti,” kata Akhmad Muhdhor.
Dalam proyek ini, kata Akhmad Muhdhor, menurut ahli yang kami hadirkan menjelaskan, untuk betonisasi kekerasannya tidak memenuhi standar, artinya tingkat kekerasan beton tidak sesuai. Begitu juga pekerjaan pasangan batu yang volumenya, juga tidak sesuai RAB, dimana kedalaman kaki slupnya bervariasi, tidak sama. Ada yang kedalaman 40 cm maupun 80 cm.

Baca :  Jelang HUT RI dan MA Ke 74, Pengadilan Sorong Gelar Sejumlah Lomba

Akhmad Muhdhor membenarkan bahwa saat ini pihaknya belum melakukan penahanan terhadap RS dan IK.

Terkait hasil audit BPKP Provinsi Papua Barat, Akhmad Muhdhor mengatakan belum, kerugian negara yang kami dapat ini berdasarkan perhitungan dari ahli konstruksi.

Saat ini baru dua orang yang ditetapkan sebagai tersangka, tidak menutup kemungkinan akan ada penambahan tersangka, tergantung dari hasil pemeriksaan terhadap tersangka RS dan IK. Karena merugikan negara, kedua tersangka dikenakan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” ujar Akhmad Muhdhor.

Akhmad Muhdhor pun menegaskan, pihak tetap tegak dalam menangani kasus ini. Kami tidak bisa di intervensi oleh siapapun. Kalau tersangka RS meminta agar kasus ini dihentikan, itu wajar karena yang bersangkutan dalam posisi terjepit.

Baca :  SKIPM Sorong Gelar FGD Mapping Miniplant of Blue Swimming Crab

Sementara itu, Kasi Pidsus, Indra Thimoty, S.H., M.H menambahkan, pekerjaan proyek normalisasi sungai Malawili ada dua lokasi, di samping rumah makan Berastagi sepanjang 70 meter dan di belakang Polres Aimas Kabupaten Sorong yang diperkirakan tidak lebih dari 70 meter.

Berdasarkan kontrak, ada dua pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor, antara lain betonisasi dan pasangan batu. Disini kami menemukan, kualitas beton tidak sesuai kontrak. Yang seharusnya memakai beton dengan tingkat kekerasan K250, tetapi fakta di lapangan tidak sesuai dengan kontrak. Begitu juga pekerjaan pasangan batu, kekurangan volume, sehingga tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dalam kontrak,” kata Indra Thimoty. (Edi/Ul)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here