Ombudsman: RPP Jalan Tol Harus Sesuai Prinsip Pelayanan Publik

0
Ombudsman, RPP, RPP Jalan Tol, Jalan Tol, Prinsip, Pelayanan Publik
Hery Susanto, anggota Ombudsman RI 2021-2026 menyampaikan pokok pokok pikiran terkait RPP Jalan Tol, di Hotel Santika BSD City Serpong, Banten, Kamis (4/3/2021)

LEAD.co.id | Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Tentang Jalan Tol harus memuat prinsip-prinsip pelayanan publik. Hal itu disampaikan oleh Hery Susanto, anggota Ombudsman RI 2021-2026 dalam konsultasi publik membahas RPP Jalan Tol, di Hotel Santika BSD City Serpong, Banten, pada Kamis (4/3/2021).

Kegiatan ini digelar oleh Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR untuk membahas Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Perubahan Kelima Atas PP No 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol.

Pembahasan RPP Tentang Jalan Tol ini dilakukan dalam rangka menindaklanjuti UU Cipta Kerja (Ciptaker). Sementara, Pemerintah saat ini sedang fokus pada pembangunan infrastruktur, di antaranya Jalan Tol.

Anggota Ombudsman RI, Hery Susanto menyatakan, perlu dijelaskan pokok-pokok pikiran terkait alasan perubahan pasal-pasal dalam RPP tersebut. “Pasal-pasal yang dihapus, diubah maupun ditambah yang menyesuaikan dengan UU Ciptaker”.

Baca :  JMARS Minta Selidiki Pemalsu Tanda Tangan Gubernur Sultra

Pembangunan jalan tol dikembangkan di wilayah Trans-Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan Papua. Di samping memicu untuk pertumbuhan ekonomi, juga mengintegrasikan antar wilayah guna memperkuat NKRI.

Menurut Hery, Jalan Tol merupakan barang publik (public good) yang cenderung mengalami perubahan menjadi barang quasi (quasi good), tentu erat kaitannya dengan pelayanan publik. Karenanya, UU No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik harus dimasukkan dalam klausula RPP Jalan Tol.

“RPP harus memuat prinsip-prinsip pelayanan publik, yakni kepastian hukum, keterbukaan, partisipatif, akuntabilitas, kepentingan umum, profesionalisme, kesamaan hak, serta keseimbangan hak dan kewajiban,” tambah dia.

Pembangunan infrastruktur selama ini membutuhkan pembiayaan yang besar. Dalam pelaksanaannya pemerintah menggandeng pihak swasta dengan cara privatisasi. Pembangunan jalan tol berimplikasi terhadap aspek sosial, politik, ekonomi, dan pemerintahan.

Baca :  Ombudsman Siapkan Respons Cepat Tangani Aduan Masyarakat

Atas hal itu, Hery menyampaikan pokok pokok pikiran tentang keluhan masyarakat yang muncul dalam penggunaan jalan tol yakni sebagai berikut :

a. Kinerja pelayanan jalan tol terus mengalami distorsi, terutama kemacetan yang semakin sulit diatasi;

b. Kualitas jalan tidak memadai sebagai jalan yang berbayar, misalnya ruas jalan banyak yang berlubang;

c. Melaju di ruas jalan tol mana pun belum nyaman;

d. Kebijakan e-toll menambah beban biaya pengeluaran masyarakat. Dengan e-toll, berapa besar dana masyarakat tersisa yang mengendap. Siapa yang diuntungkan? Karena dana sisa pada e-toll belum bisa digunakan untuk semua transaksi;

e. Kebijakan tarif naik setiap dua tahun sekali, Pemerintah tidak fair karena SPM sudah tak terpenuhi. Konsekuensi kebijakan privatisasi jalan tol berimplikasi terhadap tarif tol semakin mahal dan setiap dua tahun naik terus.

Baca :  Ombudsman Dorong Masyarakat Ikut Awasi Pelayanan Publik

“Pemerintah harus segera menyelaraskan peraturan perundang-undangan teknis sebagai derivasi dari RPP ini sebagaimana mestinya,” lanjut Hery menegaskan.

Hery menegaskan, jika dalam penyusunan RPP Jalan Tol ini tidak mengakomodir aspirasi publik, bahkan dalam pelaksanaannya bertentangan dengan prinsip pelayanan publik (UU No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik) maka dipastikan akan menuai protes maupun gugatan publik.

“Pada gilirannya hal itu juga akan mendorong adanya laporan pengaduan masyarakat melalui Ombudsman RI dalam kaitannya dengan praktek maladministrasi di substansi penyelenggaraan jalan tol,” pungkasnya.

Reporter: M. Ikhsan
Editor: Aru Prayogi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here