Polemik RS Ummi, DPRD Minta Bima Arya Tidak Gaduh

0
Kelelahan, HRS Istirahat Total di RS Ummi
Penampakan RS Ummi Kota Bogor

LEAD.co.id | Wali Kota Bogor Bima Arya dinilai terlalu berlebihan menyikapi keberadaan Habib Rizieq Syihab (HRS) di RS Ummi. Tindakan Bima ini telah menuai reaksi publik hingga menyebabkan kegaduhan.

“Kan yang terpenting adalah langkah-langkah taktis penanganan. Bukan pada ramainya pemberitaan,” kata Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor Atang Trisnanto, pada Minggu (29/11/2020).

Atang mengkritik cara demonstratif yang dilakukan Bima Arya sehingga menimbulkan kegaduhan di publik. Menurutnya, pendekatan persuasif, komunikasi intens, dan penanganan senyap dengan mengedepankan musyawarah, seharusnya lebih diutamakan.

Sebelumnya, Habib Rizieq bersama istrinya melakukan medical cek up di RS Ummi, Kota Bogor, pada Rabu dini hari (25/11), karena mengalami kelelahan sepulang dari Arab Saudi.

“Beliau belum istirahat, setelah pulang dari Arab Saudi, dengan agenda yang padat, dan bertemu beberapa tokoh. Jadi beliau disini harus istirahat total,” kata Dirut Rumah Sakit Ummi, Dr. Andi Tatat, Kamis (26/11).

Namun demikian, Bima Arya geram karena RS Ummi melakukan tes swab terhadap HRS secara tertutup dan tanpa koordinasi kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor. Atas hal itu, pihaknya melaporkan RS Ummi ke Polresta Bogor Kota, karena dianggap menghalangi halangi penanganan oleh Satgas Covid-19.

Baca :  Bima Arya Lantik 348 Pejabat Pemkot Bogor

Ketua Presidium Medical Emergency Rescue Committee (MER-C), Sarbini Abdul Murad menilai, tindakan Bima Arya telah mengintervensi tim dokter dan Rumah Sakit Ummi. Pasalnya, selain adanya independensi tenaga medis, pasien juga berhak menerima atau menolak semua upaya pemeriksaan dan pengobatan.

“Wali Kota Bogor perlu belajar etika kedokteran tentang independensi tenaga medis dalam bekerja,” kata Sarbini melalui siaran pers.

Wali Kota Bogor membantah telah melakukan intervensi dan memaksa untuk membuka hasil medis. Dia mengaku telah memahami privasi pasien sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku.

“Jadi, kalau ada opini bahwa Satgas melakukan intervensi dan memaksa untuk membuka hasil medis, itu tidak benar,” terang Bima saat konferensi pers di Balai Kota Bogor, pada Minggu (29/11).

Baca :  Gandeng Bogor Historia, Bima Arya Telusuri Jejak Kerajaan Pajajaran
RS Ummi, DPRD, Atang Trisnanto, Bima Arya
Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto

Penanganan oleh Wali Kota Bogor terhadap perawatan HRS ini dianggap lebih banyak unsur kegaduhannya dibanding penyelesaian substansi dasarnya. Seharusnya, pendekatan yang dilakukan bisa lebih merangkul agar tidak muncul reaksi defensif dari pihak keluarga pasien maupun RS.

Dikatakan Ketua DPRD Kota Bogor, dari berbagai kasus penanganan Covid-19 selama ini, baru kali ini terlihat sangat demonstratif. Padahal sebelumnya, jika ada yang suspek, probable, ataupun positif covid, dijalankan secara senyap, tapi produktif.

“Jadinya kan orang bertanya, kenapa untuk penanganan IB HRS jadi berbeda? Ada apa?,” tanya Atang.

“Kalau untuk mencegah adanya kerumunan, kan tidak ada kerumunan. Kalaupun ramai, bisa langsung ditertibkan. Kalau alasannya untuk kecepatan penanganan, di lapangan masih banyak warga yang kesulitan mendapatkan penanganan,” tambah Atang.

Perlu Duduk Bersama

Menurut Atang, perlu ada kerja sama yang konstruktif baik dari pemerintah maupun seluruh RS. Bahkan, kata dia, Pemerintah perlu berterima kasih kepada Rumah Sakit yang selama ini sudah mendukung program pemerintah, termasuk RS Ummi.

Baca :  PB HMI: Penahanan HRS bisa Ganggu Stabilitas

Dalam konteks kegaduhan sekarang, Atang melihat dari dua sisi. Sisi pertama, tim medis dan RS punya kewajiban untuk menjaga dan melindungi data pasien, sekaligus menangani secara tepat dari seluruh sisi medis. Semuanya diatur dalam UU.

Sedangkan sisi kedua, guna pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19, Satgas juga perlu melakukan tindakan yang tepat. Hal tersebut juga amanat peraturan perundang-undangan.

“Jadi, tidak perlu dipertentangkan. Namun, perlu dimusyawarahkan dan dikomunikasikan secara baik, sehingga hasilnya akan produktif,” tegasnya.

Atang menyarankan agar Wali Kota Bogor maupun RS Ummi bisa duduk bersama agar tidak terjadi hal yang sama di kemudian hari. Keduanya perlu introspeksi. Perlu perbaiki kekurangan masing-masing. Turunkan tensi.

“Kedepankan kebersamaan. Hindari unsur-unsur demonstratif agar tidak saling defensif dan merasa benar masing-masing. Karena yang terasa gaduhnya, sementara hal dan tujuan substantif jadi tidak tertangani,” pungkasnya.

Reporter: Jhoni
Editor: Aru Prayogi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here