Oleh: Fera Priyatna
All budgeting is about politics; most politics is about budgeting; and budgeting must therefore be understood as part of political game.
“Semua penganggaran adalah tentang politik; sebagian besar politik adalah tentang penganggaran; dan oleh karena itu, penganggaran harus dipahami sebagai bagian dari permainan politik”
Pernyataan ini menunjukkan proses kebijakan penganggaran yang ada di Indonesia. Karena itu, penganggaran pada dasarnya adalah tentang membuat berbagai keputusan atau prioritas tentang apa yang harus dilakukan. Karena itu, sepanjang proses pembentukannya, dari perencanaan dan penyusunan di lingkungan birokrasi hingga pengesahannya di DPR/D (legislatif), dan bahkan ketika dilaksanakan, menjadikannya tempat kontestasi politik terpenting setelah Pemilihan Umum.
Jadi, penganggaran adalah aktivitas politik, dan karenanya baik proses maupun hasilnya adalah produk politik. Pada akhirnya, situasi ini melibatkan banyak aktor, termasuk para pejabat publik yang dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu dan pemilihan umum, serta para birokrat dan aktor non-formal lainnya yang berada di luar sistem pemerintahan dan lembaga politik formal.
Oleh karena itu proses tersebut harus benar-benar dirasakan oleh kepentingan masyarakat yang memiliki hak di memilih dan di pilih, bukan hanya keterwakilan saja Ketika sudah menjadi wakil rakyat tetapi benar benar terasa dalam kehidupan sehari hari oleh masyarakat itu sendiri yang memilih wakil rakyat.
Komitmen atas itu bersadarkan amanat UUD 1945 untuk memajukan kesejahteran umum, mencerdaskan kehidupan bansa, yang sampai sekarang berlum terasa oleh banyak kalangan masyarakat dengan jumlah penduduk mencapai 270 juta jiwa berdasarkan data yang di ambil dari pusat statistik.
pertanyaannya bagaimana komitmen amanat tersebut dapat di laksanakana dan serta di rasakan orang masyarakat indonsia khusus nya para peternak kita yang dengan rata-rata mereka dalam 1 (satu) kepala keluarga hanya memilihara 2-3 ekor ternak ruminansia (muladno, 2022).
Mengapa sampai hari ini peternak kita masih sangat sulit untuk memperluas pengembangan ternaknya ?
Berbagai pakar pun sudah menyampaikan berbagai metode dan Langkah – langkah kongkrit untuk melakukan hal-hal teknis untuk mencapai kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat indonesia. Hal tersebut harus berjalan dengan berbagai skema yang paling relefan dan kongkrit.
Mari kita baca dengan metode mata pencaharian berkelanjutan (sustainable livelihood) yang di keluarkan oleh Department for International Development (DFID) tentang konsep keberlanjutan, tanpa menghilangkan substansi dari kultur budaya yang sudah ada berdasarkan goegrafi wilayah.
Sustainable livelihood atau penghidupan berkelanjutan adalah suatu pendekatan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Konsep ini menekankan pada pentingnya pengelolaan sumber daya alam dan manusia secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa kebutuhan generasi sekarang dan masa depan dapat terpenuhi. Ciri utama dalam (SL) itu mengedepankan keberlanjutan, keadilan, partisipasi dan keberagaman. Terdapat lima prinsip dalam (SL) yaitu aset manusia yang artinya di lihat secara keterampilan, pengetahuan, Kesehatan, dan kreatiftas individu. Aset alam, aset finansial, aset social, dan aset fisik. Dari lima prinsip tersebut itu bisa di praktikan dalam kontek Pembangunan pedesaan, pengetasan kemiskinan, pengelolaan sumber daya alam, dan adaptasi perubahan iklim.
Dari sana kita bisa membuat kebijakan yang secara koperhensip dalam melakukan politik anggaran berbasis kebutuhan masyarakat secara holistik dan menyeluruh, secara garis besar bahwa sustaninable livelihood merupakan konsep Pembangunan yang penting untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secacra berkelanjutan. Pendekatan ini menekankan pentingnya pengelolaan sumberdaya alam dan manusia secara berkelanjutan, serta partisipasi aktif dalam proses Pembangunan.
Bukan lain dan bukan hanya saja peternakan yang akan di untungkan dalam konsep ini, tetapi pertanian secara luas bisa terjaring dengan sungguh-sungguh dan berkelanjutan karena melihat secara komperhensif peta / agmbaran itu dilakukan secara bersama dari berbagai unsur kehidupan di pedesaan, dan SL sendiri bisa di terapkan dalam institusi swasta maupun pemerintahan.
Sustanainable livelihood (SL) mata pencaharian berkelanjutan ini secara tidak langsung mengafirmasi tesis yang di buat oleh Herzon tentang politik anggaran, masyarakat dan LSM yang bisa secara lsngsungbisa membuka akses keterbukaan publik karena terjadinya diskusi dan pertemuan dalam kelompok. Penguatan institutusi sudah terbangun sejak Pendidikan politik kepada masyarakat dengan SL, mulai dari perencanaan, program prioritas, pelaksanaan, dan tanggung jawab masyarakat itu sendir. Penguatan tim anggaran akan di pantau secara bersama karena merupakan refresentatif dari kebutuhan masyarakat, secara kesepatan sudah di bangun dan terjadi rasa kepercayaan sesama anggota dan penguatan yang saling mengdepankan kebutuahan bersama. Dan itu semua akan terjadi apabila konsep Pembangan berkelanjutan di tarapkan dalam kehidupan sehari hari.
Politik Anggaran untuk Peternakan Berbasis Konsep Sustainable Livelihood
Konsep sustainable livelihood dalam peternakan menekankan pada pengelolaan peternakan yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.
Politik anggaran yang mendukung peternakan berkelanjutan dapat dilakukan melalui beberapa langkah berikut:
1. Alokasi Dana untuk Peningkatan Kemampuan Peternak:
- Pendidikan dan pelatihan: Memberikan pelatihan kepada peternak tentang praktik peternakan yang berkelanjutan, seperti pengelolaan pakan ternak yang efisien, kesejahteraan hewan, dan pengelolaan limbah peternakan.
- Penyuluhan dan pendampingan: Memberikan pendampingan kepada peternak untuk mengadopsi teknologi peternakan yang berkelanjutan dan meningkatkan akses mereka terhadap pasar.
2. Alokasi Dana untuk Riset dan Inovasi:
- Mengembangkan teknologi peternakan yang berkelanjutan: Mendukung penelitian untuk mengembangkan teknologi peternakan yang ramah lingkungan, seperti penggunaan energi terbarukan dan pengelolaan limbah yang efektif.
- Mengembangkan varietas ternak yang unggul: Mendukung penelitian untuk mengembangkan varietas ternak yang lebih tahan terhadap penyakit, lebih efisien dalam penggunaan pakan, dan menghasilkan produk yang berkualitas tinggi.
3. Alokasi Dana untuk Peningkatan Infrastruktur Peternakan:
- Membangun infrastruktur peternakan yang berkelanjutan: Membangun infrastruktur peternakan yang ramah lingkungan, seperti sistem pengelolaan air limbah yang efektif dan sistem ventilasi yang baik.
- Meningkatkan akses peternak terhadap pasar: Membangun infrastruktur pasar untuk memudahkan peternak memasarkan produk mereka.
4. Alokasi Dana untuk Insentif dan Dukungan Finansial:
- Memberikan insentif kepada peternak yang menerapkan praktik peternakan yang berkelanjutan: Memberikan subsidi atau bantuan keuangan kepada peternak yang menerapkan praktik peternakan yang ramah lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan hewan.
- Memberikan akses kepada peternak terhadap kredit dan modal: Membantu peternak mendapatkan akses kepada kredit dan modal untuk mengembangkan usaha peternakan mereka.
5. Alokasi Dana untuk Konservasi dan Perlindungan Lingkungan:
- Melestarikan sumber daya alam yang penting untuk peternakan: Melestarikan hutan, air, dan sumber daya alam lainnya yang penting untuk peternakan.
- Memitigasi dampak perubahan iklim: Mendukung program adaptasi dan mitigasi perubahan iklim untuk melindungi peternakan dari dampak perubahan iklim.
Penerapan politik anggaran yang mendukung peternakan berkelanjutan:
- Pemerintah Indonesia telah meluncurkan beberapa program yang mendukung peternakan berkelanjutan, seperti:
- Program “Upaya Khusus Sapi Induk Wajib Bunting (UPSUS SIWAB)” yang bertujuan untuk meningkatkan populasi sapi indukan dan produksi daging sapi.
- Program “Komando Strategis Pembangunan Pertanian (KostraTani)” yang bertujuan untuk meningkatkan produksi dan kualitas produk pertanian, termasuk produk peternakan.
- Program “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pedesaan (PEMP)” yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pedesaan, termasuk peternak.
Politik anggaran yang mendukung peternakan berkelanjutan adalah kunci untuk mencapai pembangunan peternakan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan peternak.