BOGOR (Lead.co.id) – Massa dari Aliansi Masyarakat Bogor Bersatu (AMBB) melakukan aksi unjuk rasa di Polresta Bogor Kota, pada Selasa (20/1/2026). Mereka menuntut transparansi penanganan kasus dugaan gratifikasi pada Pilkada 2024.
Koordinator Lapangan (Koorlap) Aksi AMBB, Ridho menegaskan bahwa, aksi ini merupakan respon atas indikasi penegakan hukum yang tebang pilih.
Ia menyoroti dugaan aliran dana gratifikasi yang mencuat dalam persidangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Bawaslu Kabupaten Bogor, pada Rabu (14/1) lalu.
Dalam orasinya, Ridho menyatakan bahwa prinsip equality before the law atau kedudukan yang sama di hadapan hukum harus ditegakkan tanpa memandang relasi kekuasaan.
Ia menyayangkan jika persoalan pidana serius seperti gratifikasi hanya diselesaikan melalui mekanisme etik.
“Kami menegaskan komitmen AMBB untuk terus mengawal dan mengawasi penanganan kasus dugaan politik uang serta gratifikasi ini hingga tuntas, tanpa kompromi,” tegas Ridho.
Selain itu, pihaknya juga mendesak penyelidikan mendalam terkait adanga informasi yang beredar di masyarakat mengenai dugaan aliran dana sebesar Rp1,5 miliar.
Uang tersebut diduga diberikan oleh pihak berinisial A kepada oknum di lingkungan Polresta Bogor Kota dengan tujuan mengamankan atau menghentikan proses hukum perkara gratifikasi.
Dia menilai, jika dugaan suap tersebut benar adanya, maka hal itu merupakan pelanggaran berat terhadap Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
