BOGOR (Lead.co.id) – Generasi Muda Kawal Keadilan (GEMA KAWAN) Bogor menginventarisasi sejumlah persoalan pada pengelolaan anggaran dan pengadaan barang/jasa di Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Bogor Tahun Anggaran (TA) 2026. Temuan tersebut dituangkan dalam naskah kajian publik dan pernyataan sikap sebagai bagian dari rencana aksi unjuk rasa damai di Kantor Dispora Kabupaten Bogor pada Selasa, 24 November 2026, pukul 13.00 WIB hingga selesai.
Kajian tersebut disusun berdasarkan laporan pemeriksaan keuangan, pemantauan lapangan, serta catatan pemberitaan publik sepanjang Juni hingga November 2026 dengan merujuk pada sejumlah ketentuan hukum, antara lain UUD 1945 Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F, UU Nomor 9 Tahun 1998, UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, UU Nomor 28 Tahun 1999, serta Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 jo. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021. Dalam dokumen kajiannya, persoalan dikelompokkan ke dalam tiga klaster utama:
- Klaster Pertama (Dugaan Pengadaan Fiktif AC Standing): Disorot terkait dugaan ketidaksesuaian pencairan anggaran pengadaan barang dengan keberadaan fisik unit di lapangan. Kajian tersebut menyinggung keberadaan dokumen surat pengembalian dana sebesar Rp92.000.000 serta penelusuran aliran transfer senilai Rp30.000.000 kepada pihak berinisial M, yang juga menyeret nama penyedia PT Trivia Jaya Abadi dan pihak bernama Misgianto. Dalam kajian ditegaskan bahwa pengembalian dana tidak menghapuskan tanggung jawab pidana maupun administratif apabila terbukti terdapat rekayasa dokumen atau pengadaan fiktif.
- Klaster Kedua (Temuan BPK dan Kondisi Fisik GOM Ranca Bungur): Pada proyek pembangunan Gelanggang Olahraga Masyarakat (GOM) Ranca Bungur dengan pagu anggaran Rp18 miliar, tercatat temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berupa kekurangan volume pekerjaan dan kelebihan bayar sebesar Rp557.000.000 dengan total kewajiban pengembalian ke kas daerah mencapai Rp608.172.434. Meski dinas disebut telah menyelesaikan kewajiban pengembalian pada awal November 2026 dan merencanakan pengusulan anggaran Tahap II pada 2027, kajian ini menyoroti lemahnya pengawasan teknis, pemanfaatan gedung untuk latihan atlet sebelum serah terima administratif resmi, serta kondisi fisik seperti ketiadaan pagar pengaman, area parkir tanah merah berlumpur, penerangan minim, dan kerusakan pintu.
- Klaster Ketiga (Kejanggalan Mini Competition Empat Proyek Konstruksi): Sorotan diarahkan pada penggunaan mekanisme mini competition pada empat paket pekerjaan konstruksi strategis di lingkungan Dispora Kabupaten Bogor, yaitu Pembangunan Lapangan Tembak (Indoor) Pakansari senilai Rp11,99 miliar, Perbaikan Atap Stadion Pakansari senilai Rp8,12 miliar, Pembangunan Ruang Eksekutif Stadion Pakansari, serta Rehabilitasi Stadion Mini Persikabo. Metode tersebut dinilai berpotensi menyempitkan persaingan terbuka dan memunculkan dugaan pengondisian hingga level PPK, di samping sorotan pekerjaan fisik perbaikan atap yang diduga berjalan sebelum lelang terbuka tuntas serta isu aliran fee proyek sebesar 30–40 persen yang diminta diuji melalui audit investigatif.
Dalam pernyataan sikapnya, GEMA KAWAN Bogor menyampaikan lima tuntutan utama:
- Mendesak Bupati Kabupaten Bogor mengevaluasi dan mencopot Kepala Dispora Kabupaten Bogor selaku Pengguna Anggaran (PA) TA 2026 apabila berdasarkan hasil audit BPK, Inspektorat, maupun pemeriksaan Aparat Penegak Hukum (APH) terbukti seluruh proyek yang disorot bermasalah.
- Mendesak Inspektorat Kabupaten Bogor, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bogor, dan Polres Bogor memeriksa PA, PPK Dispora Kabupaten Bogor, PT Trivia Jaya Abadi, serta pihak-pihak terkait mengenai surat pengembalian dana Rp92 juta dan aliran transfer Rp30 juta kepada pihak berinisial M.
- Menuntut pertanggungjawaban administratif dan hukum terhadap PA, PPK, kontraktor pelaksana, dan konsultan pengawas atas temuan BPK di GOM Ranca Bungur (pagu Rp18 miliar) berupa kekurangan volume dan kelebihan bayar Rp557 juta (total pengembalian Rp608,17 juta) serta kondisi fisik bangunan sebelum usulan anggaran Tahap II pada 2027 dibahas.
- Mendesak BPK dan APH melakukan audit investigatif menyeluruh terhadap penggunaan metode mini competition, dugaan pekerjaan fisik mendahului tender terbuka, serta isu aliran fee proyek 30–40 persen pada empat paket konstruksi Pakansari dan Persikabo.
- Menuntut Dispora Kabupaten Bogor membuka secara transparan dokumen kontrak, Rencana Anggaran Biaya (RAB), riwayat e-katalog/mini competition, serta Berita Acara Serah Terima (PHO/FHO) seluruh paket kegiatan TA 2026.
Naskah kajian publik dan pernyataan sikap tertanggal 18 November 2026 tersebut ditandatangani oleh Kemal Fahruzi selaku Ketua / Penanggung Jawab GEMA KAWAN Bogor (bersama unsur koordinator aksi yang tercantum pada naskah kajian).
Hingga naskah kajian tersebut disusun, belum terdapat tanggapan resmi dari pihak-pihak maupun instansi yang disebutkan dalam kajian tersebut.

