BOGOR (Lead.co.id) – Karena tidak pernah dilibatkan dalam proyek pembangunan di Kota Bogor, para pengusaha yang tergabung dalam asosiasi akhirnya menggelar unjuk rasa di halaman Balai kota dan DPRD Kota Bogor, pada Selasa (20/12/2022).
“Kita di sini para asosiasi melakukan pengawasan terhadap proses berjalannya pembangunan di Kota Bogor, dan yang bertanggung jawab, kan sesuai dengan nomenklatur kan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor,” kata Ketua Aspeknas Kota Bogor, Felix Martha dalam orasinya.
Sebelum aksi dilakukan, pihaknya mengaku telah menempuh proses birokrasi, yakni audiensi. Karena, setiap asosiasi di Kota Bogor itu resmi dan legal.
“Dan yang menjadi persoalan inikan, kami para asosiasi dan anggotanya tidak pernah dilibatkan dan hampir tidak dilibatkan dalam proses pembangunan Kota Bogor, dan justru yang dilibatkan itu perusahaan – perusahaan yang diluar asosiasi dan tidak jelas,” jelasnya.
Yang pasti perusahaan tersebut, lanjut Felix, diduga mempunyai kedekatan secara emosional secara pribadi, sehingga tidak ada Pemerataan, dan ini tidak adil.
“Dan kami telah mengevaluasi sebelum kami turun aksi ke jalan, yaitu dengan audiensi ke Pemkot. DPRD Kota Bogor, namun tidak ada jawaban yang konkrit,. malah justru cenderung saling menutupi terhadap hal ini,” ucapnya.
Untuk itu, para pengusaha yang tergabung di asosiasi menuntut Walikota atau Wakil Walikota Bogor untuk mengevaluasi Dinas PUPR Kota Bogor dan menuntut Chusnul Rozachi dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Dinas PUPR Kota Bogor.
“Pak Husnul Razaki telah menjabat lama, hampir tujuh tahun, dan ini ada apa?, sampai selama ini, dan Walikota maupun Wakil Walikota tidak mengevaluasi ini,” tegas Felix.
Dirinya menduga adahal – hal yang sifatnya dibawah meja yang diduga pula terkoneksi dengan pengusaha – pengusaha yang bukan dari asosasiai pengusaha di Kota Bogor.
“Contohnya saja, di anggaran perubahan ini, Asosiasi tidak mendapatkan itu, pertanyaannya angka yang besar ini kemana, Bukan tidak pernah dilibatkan, namun ini sangat minim bagi kami perusahaan – perusahaan yang tergabung di asosiasi Kota Bogor,” ucapnya lagi.
Dari kegiatan pembangunan di Kota Bogor, menurut Felix lagi, hanya 15 persen dan kurang dari 20 persen pengusaha dari asosiasi di Kota Bogor dilibatkan.
“Dan kami menuntut Walikota atau Wakil Walikota untuk dapat bertemu dengan kami, berdiskusi untuk menyelesaikan permasalahan ini,” tandasnya.
