BOGOR (Lead.co.id) – Ketidakhadiran Camat Bogor Barat telah memicu sorotan saat aksi unjuk rasa yang digelar Jaringan Koalisi Rakyat (JANGKAR) di depan Kantor Kecamatan Bogor Barat, pada Kamis (6/8/2026). Massa menilai pejabat publik seharusnya hadir untuk mendengar langsung aspirasi masyarakat, bukan justru memunculkan informasi yang dinilai saling bertentangan.
Aksi tersebut digelar sebagai bentuk penyampaian aspirasi sekaligus mendesak transparansi terkait dugaan persoalan yang melibatkan PT Bina Mandiri. Dalam unjuk rasa itu, massa membentangkan spanduk bertuliskan “Copot Camat Bogor Barat” dan “Camat Bogor Barat Masuk Angin” sebagai simbol kekecewaan atas tidak hadirnya Camat menemui para demonstran.
Saat aksi berlangsung, pihak Kecamatan melalui Sekretaris Kecamatan menyampaikan bahwa Camat Bogor Barat sedang memiliki keperluan di luar kantor. Namun, di waktu yang hampir bersamaan, massa aksi mengaku memperoleh informasi bahwa akun WhatsApp Camat Bogor Barat masih aktif memperbarui status. JANGKAR juga mengaku menerima informasi bahwa Camat berada di Balai Kota Bogor.
Meski demikian, setelah melakukan konfirmasi kepada pihak Balai Kota, JANGKAR menyatakan memperoleh informasi bahwa tidak terdapat agenda maupun keberadaan Camat Bogor Barat di Balai Kota pada waktu yang dimaksud. Perbedaan informasi tersebut kemudian memunculkan pertanyaan di tengah massa aksi.
Koordinator Lapangan JANGKAR, Raden Ahmad Faiz, meminta Camat Bogor Barat memberikan penjelasan secara terbuka agar polemik tersebut tidak berkembang menjadi spekulasi yang dapat menggerus kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
“Kami datang untuk menyampaikan aspirasi masyarakat dengan baik. Namun yang kami terima justru informasi yang saling bertentangan. Jika benar seorang pejabat publik memberikan keterangan yang tidak sesuai kepada rakyat, tentu hal itu sangat disayangkan. Bagaimana masyarakat bisa percaya terhadap amanah jabatan apabila untuk menemui rakyat saja diduga tidak bersikap terbuka,” tegas Faiz.
Selain mempertanyakan ketidakhadiran Camat, JANGKAR juga meminta seluruh proses yang berkaitan dengan PT Bina Mandiri dilakukan secara terbuka. Menurut mereka, transparansi diperlukan agar tidak muncul dugaan konflik kepentingan maupun kecurigaan di tengah masyarakat.
JANGKAR selanjutnya mendesak Wali Kota Bogor untuk mengevaluasi sikap Camat Bogor Barat yang dinilai tidak menunjukkan itikad baik dalam menerima aspirasi warga. Organisasi tersebut menegaskan bahwa pejabat publik semestinya hadir di tengah masyarakat, memberikan klarifikasi, serta menjawab berbagai pertanyaan yang berkembang secara terbuka.
JANGKAR juga memastikan akan kembali menggelar aksi lanjutan dengan jumlah massa yang lebih besar apabila tidak ada penjelasan resmi maupun langkah konkret dari Pemerintah Kota Bogor atas tuntutan yang mereka sampaikan.
Hingga berita ini diterbitkan, Camat Bogor Barat belum memberikan keterangan resmi terkait tudingan maupun tuntutan yang disampaikan JANGKAR. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada pihak Kecamatan Bogor Barat maupun pihak terkait sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Surya Sp