Lead,- Sumatra tenggelam dalam duka: ratusan korban jiwa, puluhan ribu pengungsi, dan desa-desa yang luluh lantak disapu banjir bandang. Pada saat negara membutuhkan koordinasi nasional yang sigap, Menko PMK Muhaimin Iskandar justru hadir dalam workshop “SMK Go Global” di sebuah hotel Bandung. Di panggung yang tidak relevan dengan urgensi lapangan, ia menyerukan “taubatan nasuha” seolah bencana dapat pulih dengan retorika kesalehan, bukan kebijakan yang bekerja. Seruan itu terdengar lebih seperti khutbah dadakan daripada komando seorang koordinator bencana nasional.
Surat “evaluasi total” yang ia umumkan ditujukan kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq. Namun publik segera menangkap ironi di balik momen tersebut: surat dikirim pada hari ke-10 bencana dan bocor ke media hanya beberapa jam setelah dibacakan. Alih-alih menunjukkan kepemimpinan, langkah itu terbaca sebagai upaya memposisikan diri sebagai komentator, bukan penggerak negara.
Saat Cak Imin berbicara dari hotel, ribuan warga di Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh masih menyisir puing-puing rumah, mencari jenazah keluarga, dan menahan lapar di tenda darurat. Dalam situasi seperti ini, pidato moral terasa seperti pengalihan perhatian. “Evaluasi total itu penting, tetapi evaluasi diri jauh lebih mendesak,” ujar Romadhon Jasn, aktivis Nusantara, Senin (1/12/2025). Kritik itu tidak muncul tanpa alasan. Publik tahu perbedaan antara negara yang bekerja dan pejabat yang tampil.
Menurut Romadhon, persoalan utama bukan pada kritik Muhaimin, melainkan pada absennya kepemimpinan. Kemenko PMK adalah gerbang koordinasi nasional; namun dalam 72 jam pertama fase emas penyelamatan nyawa Menko PMK tidak terlihat memimpin rapat darurat atau hadir di tengah rakyat. “Sulit meminta orang percaya pada evaluasi yang diumumkan dari panggung seminar,” kata Romadhon.
Langkah-langkah Muhaimin dalam beberapa hari terakhir juga memperkuat kesan bahwa retorika mendahului tindakan. Tidak ada mobilisasi lintas lembaga, tidak ada arahan konkret kepada daerah, dan tidak ada percepatan layanan pengungsi yang dipimpin langsung oleh Kemenko PMK. Yang muncul justru gestur moralitas yang tidak berkaitan dengan kebutuhan korban. Bencana ekologis bukan panggung untuk ceramah mencari popularitas atau mengisyaratkan seolah menteri lain menjadi sumber dosa.
Penunjukan tiga menteri sebagai pihak yang harus “bertaubat” dinilai sebagai simplifikasi yang berbahaya. Kerusakan ekologis Sumatra adalah hasil tata ruang yang dilanggar, pembabatan hutan masif, eksploitasi tambang, dan lemahnya regulasi yang berlangsung lintas pemerintahan. Menagih taubat individu tidak akan menjawab masalah struktural yang terbentuk selama puluhan tahun. Menko PMK tampak lebih mencari simbol daripada solusi.
Romadhon menegaskan: “Sumatra butuh audit menyeluruh atas izin, pemulihan hulu, dan sistem peringatan dini yang bekerja. Bencana tidak selesai dengan menegur orang; ia selesai dengan memperbaiki negara.” Kritik ini mengarah pada ketidakmampuan Menko PMK membedakan antara retorika panggung dan tindakan nyata di lapangan. Publik berharap Presiden Prabowo bisa menegur dan memberi catatan bagi mentri yang hanya mencari popularitas ketimbang bekerja.
Sementara itu, pemulihan darurat—pembukaan jalan, distribusi logistik, dan pembangunan hunian sementara sejauh ini ditangani pemerintah daerah dan kementerian teknis. Ketidakhadiran Menko PMK di pusat koordinasi memperkuat persepsi publik bahwa kementerian ini lebih piawai hadir dalam seremoni daripada mengambil keputusan strategis ketika nyawa dipertaruhkan.
Kritik mengeras dan polanya semakin jelas: Muhaimin lebih sering tampil sebagai orator daripada koordinator. Momentum evaluasi yang ia gaungkan tidak akan menghasilkan apa pun bila kembali berakhir sebagai ritual simbolik. Setelah setahun menjabat, publik masih menunggu bukti bahwa Menko PMK memahami arti kepemimpinan dalam bencana.
Pada akhirnya, seperti ditegaskan Romadhon Jasn, “Jika ingin evaluasi total, mulailah dari evaluasi kinerja sendiri. Warga yang kehilangan rumah tidak menunggu seruan moral; mereka menunggu negara turun tangan.” Bencana Sumatra menjadi cermin paling jujur: di tengah penderitaan rakyat, terlihat jelas siapa yang bekerja dan siapa yang hanya berbicara.