Terlibat Korupsi, Presiden Wajib Pecat Nusron Wahid dari BNP2TKI

0

LEAD.co.id | Pemuda Indonesia Anti Korupsi melakukan Demonstrasi di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu, (10/4/2019).

Husen Koordinator Pemuda Indonesia Anti Korupsi, meminta KPK menindaklanjuti bukti awal pengakuan keterlibatan Nusron Wahid dari ucapan tersangka Bowo Sidik didepan penyidik KPK.

“Tentunya kasus Bowo Sidik Pangarso ini harus menjadi bahan evaluasi semua partai dan KPK wajib memeriksa jaringan Korupsi ditubuh partai Golkar. Kalau perlu partai Golkar dipidanakan karena peran partai secara massif memerintah anggota partainya untuk menghalalkan segala cara,” ungkap Husen dalam orasinya depan KPK RI.

Lanjut Husen, Nusron Wahid harus dicekal dan dijadikan tersangka karena kemungkinan bisa menghilangkan jejak atau bukti dari kasus Korupsi Bowo Sidik. Nusron Wahid yang juga sebagai kepala BNP2TKI wajib mundur dari jabatannya.

Baca :  KPK Hentikan Penyidikan Dua Tersangka Kasus BLBI

“Kami meminta Presiden Jokowi mendengar suara pemudanya, terutama terkait Pemerintahan bersih. Ini karena banyak pendukung Jokowi dan Partai koalisi di tangkap KPK karena Korupsi,” katanya.

Husen menegaskan bahwa kinerja kepala BNP2TKI kurang maksimal dalam penanganan para TKI ditambah terlibat korupsi atau memerintahkan orang untuk Korupsi mencoreng Pemerintahan Presiden Jokowi.

Dia menegaskan bahwa pemerintah saat ini kurang tegas. “Jelas lemah. Kami harap Nusron Wahid dipecat dari BNP2TKI.”

“Justru sekarang ini supaya Jokowi tegas ya dia harus tunjukan ketegasannya supaya dia kepilih lagi. Kalau begini akan menurunkan kepercayan masyarakat kepada Presiden Jokowi karena tidak serius memecat anak buahnya yang terlibat Korupsi,” tutupnya.

Baca :  Kejari Sorong Periksa Proyek Talut Sungai Malawili

Dalam kasus ini, anggota DPR Bowo Sidik Pangarso diduga sudah menerima uang sebanyak enam kali dengan nilai mencapai Rp 221 juta dan 85.130 dollar Amerika Serikat.

Uang itu diduga berkaitan dengan commitment fee untuk membantu pihak PT HTK menjalin kerja sama penyewaan kapal dengan PT PILOG. Penyewaan itu terkait kepentingan distribusi.

KPK menduga ada penerimaan dari sumber lain oleh Bowo, terkait jabatannya sebagai anggota DPR. Saat ini, KPK masih menelusuri lebih lanjut sumber penerimaan lain tersebut.

Sebab, KPK menemukan 400.000 amplop berisi pecahan Rp 20.000 dan Rp 50.000 dalam 82 kardus dan 2 kotak wadah plastik. Nilainya diperkirakan mencapai Rp 8 miliar.

Baca :  Hakordia 2020: Sistem Pencegahan Korupsi Menjadi Kunci Utama

Bowo mengaku diperintahkan Ketua Pemenangan Pemilu Wilayah Jawa Tengah I Partai Golkar Nusron Wahid untuk menyiapkan sejumlah uang “ serangan fajar”.

Hal ini dinyatakan Bowo seusai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kapasitasnya sebagai tersangka pasca-operasi tangkap tangan (OTT) pada 28 Maret 2019.

“Pak Nusron Wahid meminta saya untuk menyiapkan 400.000 (amplop),” kata Bowo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (9/4).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here