Tidak Efektif, KMI Desak Pencopotan Kepala BPJPH

27
0

LEAD.co.id | Jelang pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal bagi semua produk yang beredar di Indonesia, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dipandang tidak efektif dikarenakan kinerjanya bagaikan jauh panggang dari api. Hal itu disampaikan Koordinator Kaukus Muda Islam (KMI), Saddam Syarif.

“Kami menilai Kepala BPJPH sebagai penanggungjawab, telah gagal menjalankan amanah Undang-Undang dalam mempersiapkan semua instrumen sertifikasi halal”, ungkapnya kepada Tim Redaksi LEAD.co.id, saat di Jakarta, Senin (7/10/2019).

Lebih lanjut ia menilai, kebijakan sertifikasi halal merupakan sebuah terobosan yang baik mengingat aturan serupa belum pernah ada selama ini. Akan tetapi menurutnya, kebijakan yang baik ini tidak dibarengi dengan kinerja yang baik pula oleh kepala BPJPH. Ia lantas menuding bahwa sejak 2 tahun berdiri, BPJPH belum menunjukkan prestasi yang menonjol.

Baca :  Geruduk KPK, KMI Minta Selidiki Dugaan Korupsi Jalan Ring Road Mubar

“Sejumlah regulasi turunan dari UU yang sedianya sudah tersedia, nyatanya hingga saat ini tak kunjung terselesaikan misalnya saja peraturan menteri yang hingga saat ini belum juga ada”, cetusnya.

Untuk diketahui, Undang-undang tentang Jaminan Produk Halal telah disahkan sejak 2014. Namun, peraturan teknis yang menjadi amanat Undang-undang tak kunjung terbit hingga saat ini. Hal ini tentu akan menyulitkan pelaku usaha mengingat per tanggal 17 Oktober 2019, semua produk yang beredar di Indonesia diwajibkan bersertifikat halal.

“Kami menuntut kepada Menteri Agama untuk segera mencopot Kepala BPJPH karena tidak becus bekerja”, tutupnya. (Ul)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here