UU Cipta Kerja Memangkas Birokrasi yang Berbelit

0
UU, Cipta Kerja, Birokrasi
Konferensi Pers bersama tentang UU Cipta Kerja, Rabu (7/10), di Jakarta. (Foto: Humas Kemenko Ekon)

LEAD.co.id | Menterian Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Ekon) menjelaskan, Undang Undang (UU) Cipta Kerja sebagai upaya pemerintah memangkas birokrasi yang berbelit sehingga dapat mendorong penciptaan lapangan kerja yang lebih besar.

“Setiap tahunnya, ada sekitar 3 juta anak muda yang perlu pekerjaan. Apalagi di tengah pandemi Covid-19 saat ini, kebutuhan atas penciptaan lapangan kerja baru sangat mendesak,” jelas Menko Ekon Airlangga Hartarto dalam konferensi pers bersama, di Graha Shawala, Gedung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (7/10/2020).

Pada konferensi pers ini, Airlangga didampingi oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia , Menteri Keuangan, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Perindustrian, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Menteri Dalam Negeri, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Selain itu, juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Menteri Kelautan dan Perikanan yang hadir secara virtual.

Baca :  Pemerintah Jelaskan Hoax UU Cipta Kerja yang Beredar

Menko Airlangga berharap, UU Cipta Kerja dapat membawa Indonesia keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah (middle income trap). Apalagi, kata dia, Indonesia memiliki bonus demografi.

Menurutnya, UU Cipta Kerja dibentuk dengan mengutamakan kepentingan rakyat, yang butuh kepastian dalam bekerja. Sehingga, diharapkan dapat menggerakkan rakyat untuk membuka usaha sendiri, dengan memanfaatkan fasilitas yang diberikan pemerintah bagi pelaku usaha mikro dan kecil.

“Rakyat juga dapat membuka usaha baru dengan lebih mudah, karena perizinan bagi UMK telah dipermudah,” terang dia.

Selain itu, UU Cipta Kerja juga mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi yang telah menyederhanakan dan memotong model perizinan yang berbelit sehingga praktik pungli atau pungutan liar dapat dihilangkan.

Baca :  Demo Omnibus Law: Warga Keluhkan Pemblokiran Jalan

Editor: Aru Prayogi
Sumber: Ekon/UN

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here