BOGOR (Lead.co.id) – Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Bogor melakukan vaksinasi Penyakit Mulut dan Kaki (PMK) pada hewan ternak, di Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Bogor Selatan, pada Selasa (28/6/2022).
Dalam proses vaksinasi PMK itu diwarnai insiden hewan sapi yang menyerang petugas, bahkan jarum suntik vaksin menempel hingga patah.
Tampak petugas yang mayoritas perempuan itu tampak kewalahan saat penyuntikan vaksin. Pasalnya, sapi yang akan disuntik itu dinilai stres sehingga memberontak saat disuntik vaksin.
Kabid Peternakan DKPP, drh. Anizar menjelaskan, vaksinasi di Kandang Pengembangan Ternak Rumanisia sapi potongan induk ini hanya menyiapkan 10 botol vaksin untuk sasaran 1000 ekor sapi yang menjadi hewan kurban.
“Kalau di kandang ini, dari 18 ekor sapi yang berhasil disuntik vaksin hanya 13, yang 5 ekor lainnya dalam kondisi sakit sedang bunting,” kata dia kepada awak media.
Dia mengatakan, semua sapi diperiksa terlebih dahulu sebelum dilakukan penyuntikan vaksinasi. Misalkan, kata dia, pengecekan suhu tubuh, ataupun sapi betina yang dalam kondisi bunting.
“Kami periksa semua, kalau ada yang sakit, kami tidak lakukan suntik vaksin, hanya yang dalam kondisi sehat saja yang diberikan vaksin,” ujar dia.
Sementara itu, pemilik ternak Dedi Supriadi mengatakan, ternak sapi miliknya itu berjumlah 18 ekor sebagai pengembangan induk saja. Adapun induk itu nantinya untuk hewan kurban.
“Kami tidak khawatir dengan PMK, karena kami selalu berkoordinasi dengan Dinas, dan selalu memberikan informasi kondisi ternak,” kata dia.
Pemerintah Indonesia telah mendatangkan 800 ribu vaksin untuk mengatasi PMK yang menyerang hewan ternak. Presiden Jokowi meminta agar segera disuntikkan ke setiap hewan ternak.
“Suntikkan cepat-cepat, cepat, sehingga bisa melindungi sapi-sapi yang lain,” ujar Jokowi saat Silaturahmi dengan Alumni Penerima Kartu Prakerja di SICC, Kabupaten Bogor, pada Jumat (17/6).
Dia menjelaskan, penyakit mulut dan kuku telah dikonfirmasi dapat menyebar dengan cepat. Pemerintah telah melakukan lockdown di beberapa daerah, namun belum memberikan hasil yang maksimal.
“Padahal sudah diblok oleh Kementan dan Kepolisian tapi nyatanya bergerak cepat dan sekarang sudah 18 provinsi, 190 kabupaten dan kota,” ungkap Jokowi.