GARUT (Lead.co.id) – Sejumlah warga Desa Sukanagara, Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut, menyampaikan berbagai keluhan terkait tata kelola pemerintahan desa yang dinilai kurang transparan. Keluhan tersebut mencakup dugaan keterlibatan kepala desa dalam proses rekrutmen pekerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), pengelolaan Dana Desa, hingga persoalan pembangunan yang sebelumnya sempat menjadi perhatian publik.
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari masyarakat pada Senin (17/6/2026), muncul dugaan adanya keterlibatan Kepala Desa Sukanagara, Apan Asari, dalam proses perekrutan pekerja SPPG di wilayah Kampung Bantarwarung. Warga menilai terdapat dugaan keberpihakan terhadap salah satu perangkat desa bernama Yusi yang dinyatakan lolos dalam proses rekrutmen tersebut.
Kondisi tersebut memicu polemik di tengah masyarakat. Sejumlah warga mempertanyakan mekanisme dan standar kelulusan yang digunakan dalam proses seleksi, serta alasan perangkat desa dapat mengikuti dan lolos dalam perekrutan tersebut. Warga juga menilai kesempatan kerja seharusnya lebih mengutamakan masyarakat sekitar yang membutuhkan pekerjaan.
Selain itu, sejumlah warga mengaku mempertanyakan transparansi penggunaan Dana Desa. Menurut keterangan warga, terdapat dugaan ketidaksesuaian antara rencana penggunaan anggaran yang disampaikan kepada masyarakat dengan realisasi di lapangan. Karena itu, masyarakat meminta adanya keterbukaan informasi terkait pengelolaan dan penggunaan Dana Desa agar tidak menimbulkan kecurigaan di kemudian hari.
Persoalan lain yang kembali disorot warga adalah kasus pembangunan gorong-gorong yang sebelumnya sempat viral dan menjadi perhatian pemerintah daerah hingga mendapat peninjauan langsung dari Wakil Bupati Garut saat itu.
Warga juga mengaku mengalami situasi yang dinilai tidak nyaman setelah mempertanyakan proses rekrutmen SPPG. Menurut pengakuan beberapa warga, setelah mempertanyakan dasar kelulusan peserta dan keterlibatan perangkat desa dalam seleksi tersebut, mereka menerima panggilan telepon dari pihak yang berkaitan dengan persoalan tersebut. Sejumlah warga menilai tindakan itu sebagai bentuk tekanan, meski hal tersebut masih memerlukan klarifikasi dari pihak terkait.
Hingga berita ini disusun, belum diperoleh keterangan resmi dari Kepala Desa Sukanagara maupun pihak terkait lainnya mengenai berbagai dugaan dan keluhan yang disampaikan warga tersebut. Masyarakat berharap adanya penjelasan terbuka guna menghindari kesalahpahaman serta menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintahan desa.