Pidie Jaya — Watak asli kekuasaan sering kali terbaca bukan dari kebijakan, tetapi dari tangan yang ringan menghantam rakyat. Itulah yang kini dipertontonkan oleh Hasan Basri, Wakil Bupati Pidie Jaya, yang secara terbuka mengaku telah memukul Muhammad Reza, seorang pekerja dapur program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Pengakuan ini bukan hanya arogansi, tetapi juga sinyal bahwa kekuasaan di daerah masih bercorak feodal di mana pejabat merasa dirinya kebal hukum dan boleh main tangan atas nama “pengawasan.”
Tindakan seperti ini adalah tamparan, bukan hanya bagi korban, tapi juga bagi akal sehat masyarakat Aceh. Bagaimana mungkin seorang pejabat publik yang seharusnya jadi panutan justru memperlihatkan wajah brutal kekuasaan? Ironinya, Hasan Basri malah mencoba membenarkan tindakan kekerasan itu dengan dalih moralitas makanan busuk. Dalih yang busuk tidak akan menyembunyikan tindakan yang busuk.
“Ini bukan sekadar persoalan emosi sesaat, ini soal mentalitas kekuasaan yang tidak mengenal batas. Wakil Bupati itu seharusnya pelindung, bukan pemukul,” tegas Wanda Assyura, Aktivis Muda Aceh Jakarta, Jumat (31/10/2025).
Kemarahan publik pun meluas. Di warung kopi hingga media sosial, nama Hasan Basri menjadi bahan celaan. Rakyat Pidie Jaya yang sudah lama muak dengan kesombongan pejabat kini menemukan simbol konkret dari arogansi itu. Mereka melihat bahwa jabatan bukan lagi amanah, tapi alat untuk menekan yang lemah. Dalam konteks ini, rakyat bukan lagi subjek yang dihormati, melainkan objek kemarahan pejabat yang gagal menahan diri.
“Kalau pejabat memukul rakyat karena makanan, lalu siapa yang memukul pejabat karena moralnya busuk? Ini ironi kekuasaan yang lahir dari rasa tidak paham makna kepemimpinan,” sindir Wanda Assyura.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tidak boleh menutup mata. Menteri Tito Karnavian harus segera memecat Hasan Basri dari jabatannya. Pemimpin yang tidak mampu menahan amarah tidak layak memimpin manusia. Negara hukum tidak boleh memberi ruang bagi kekuasaan yang menebar rasa takut. Sebab kalau pejabat boleh memukul rakyat tanpa konsekuensi, maka Aceh sedang menuju era kegelapan moral yang dikemas dalam baju birokrasi.
“Polisi juga harus tegas. Jangan tunggu laporan formal, cukup dengan pengakuan pelaku di depan media, itu sudah jadi bukti awal. Hasan Basri harus segera dijadikan tersangka. Hukum jangan tumpul ke atas, karena setiap kali hukum ragu pada pejabat, keadilan rakyat terhenti di jalan,” desak Wanda dengan suara tajam.
Partai Amanat Nasional (PAN), tempat Hasan Basri bernaung, juga dituntut untuk menunjukkan sikap moral. Bila PAN bungkam, maka partai itu sama saja membenarkan kekerasan terhadap rakyat kecil. Aksi pemecatan internal harus segera dilakukan agar partai tidak ikut tenggelam dalam lumpur moral yang diciptakan kadernya sendiri.
Rakyat Pidie Jaya kini menanggung malu karena pemimpinnya kehilangan moral. Mereka menuntut aksi nyata: pemecatan, penetapan tersangka, dan pengunduran diri Hasan Basri. Aksi moral harus segera digalang. Jika pemerintah pusat diam, maka warga dan pemuda Aceh di Jakarta akan harus turun ke jalan, bukan untuk anarki, tetapi untuk menagih harga diri yang diinjak oleh tangan seorang pejabat.
“Ini bukan hanya soal Reza, ini soal siapa pun yang suatu hari bisa jadi korban kesewenangan pejabat. Kalau hari ini kita diam, besok mungkin yang dipukul adalah nurani kita sendiri,” tutup Wanda Assyura, menegaskan bahwa diam terhadap arogansi adalah bentuk kecil dari kemunafikan.
Kekuasaan yang memukul rakyat sejatinya sedang memukul dirinya sendiri. Dan bila bangsa ini masih punya akal sehat, maka Hasan Basri seharusnya sudah tidak lagi duduk di kursi kekuasaan melainkan di kursi terdakwa.