JAKARTA (Lead.co.id) – Ketergantungan Indonesia terhadap impor kedelai kembali menjadi sorotan setelah Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto (Titiek Soeharto), menegur Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam rapat kerja di Senayan.
Titiek menilai adanya ironi besar: Indonesia sebagai bangsa pemakan tahu dan tempe justru tidak mampu memenuhi kebutuhan kedelainya sendiri. Kritik tersebut sontak menguatkan kembali wacana perlunya kebijakan besar untuk menghidupkan kembali program strategis peningkatan produksi kedelai.
Dalam paparannya, Titiek menyebut kebutuhan nasional kedelai mencapai 2,9 juta ton per tahun, sedangkan produksi dalam negeri hanya berkisar 300–400 ribu ton. Artinya, lebih dari 2,5 juta ton harus dipenuhi dari impor. Data ini diperkuat laporan BPS dan Kementerian Pertanian, yang menempatkan Indonesia sebagai salah satu importir kedelai terbesar dunia. Kondisi tersebut dianggap jauh dari ideal, terutama karena tahu dan tempe adalah makanan paling terjangkau bagi masyarakat.
Ketua Pemuda Aceh Jakarta, Wanda Assyura, menyampaikan dukungan penuh atas pernyataan Titiek Soeharto yang dinilai tidak hanya tepat, tetapi juga mewakili keresahan banyak pihak mengenai arah ketahanan pangan nasional. Wanda menilai keberanian Komisi IV DPR menyoroti persoalan ini menunjukkan bahwa pembangunan pangan harus kembali berbasis pada kapasitas produksi dalam negeri, bukan bergantung pada pasar global. “Apa yang disampaikan Ibu Titiek itu benar adanya. Kita bangsa pemakan tahu tempe, tetapi kedelainnya impor. Ini harus menjadi momentum kebangkitan produksi kedelai nasional,” ujar Wanda.
Indonesia sebenarnya pernah memiliki fondasi kuat melalui program UPSUS Pajale (Padi, Jagung, Kedelai). Program tersebut sempat meningkatkan produktivitas dan memperluas areal tanam kedelai, namun beberapa tahun terakhir fokus pemerintah lebih tertuju pada padi dan jagung. Akibatnya, komoditas kedelai tertinggal jauh dan tidak lagi menjadi prioritas pembangunan pertanian. Wanda menilai sudah saatnya pemerintah menghidupkan kembali program Pajale secara serius.
Data Kementerian Pertanian menunjukkan produktivitas kedelai nasional rata-rata masih sekitar 16,23 kuintal per hektare, jauh lebih rendah dibandingkan negara produsen utama seperti Amerika Serikat dan Brasil. Selain itu, minat petani menanam kedelai juga menurun karena harga jual tidak stabil dan kalah bersaing dengan komoditas lain. Wanda menegaskan bahwa kebijakan yang tepat dapat mengubah kondisi tersebut. Pemerintah dinilai perlu memperkuat insentif, memperbaiki harga dasar, dan mengembangkan benih unggul bernas yang mampu meningkatkan produktivitas.
Menurut Wanda, ketergantungan impor kedelai bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi menyangkut identitas kuliner nasional. Tahu dan tempe yang dikonsumsi jutaan masyarakat setiap hari seharusnya tidak bergantung pada pasokan dari luar negeri. “Tahu tempe itu makanan rakyat. Jika bahan bakunya kita impor terus, kita kehilangan kedaulatan di meja makan sendiri,” tegasnya.
Ia juga menilai pentingnya sinergi Bulog, Kementan, dan pemerintah daerah untuk memastikan rantai pasok kedelai nasional berjalan mulus. Revitalisasi Pajale harus diikuti dengan penataan ekosistem produksi: dari benih, pupuk, lahan, hingga pemasaran. Termasuk menyediakan lahan-lahan potensial di berbagai provinsi untuk perluasan areal tanam kedelai secara terukur dan berkelanjutan.
Wanda menyebut kebijakan swasembada beras dan jagung yang telah dicapai pemerintah patut diapresiasi, namun pemerintah tidak boleh mengabaikan kedelai yang merupakan komoditas strategis. Keberhasilan swasembada kedelai akan memperkuat posisi Indonesia dalam percaturan pangan dunia. Selain itu, petani akan mendapatkan manfaat ekonomi yang signifikan jika produksi kedelai lokal kembali menjadi prioritas nasional.
Dalam konteks global yang tidak stabil, Wanda menilai ketahanan pangan harus menjadi prioritas utama negara. Situasi geopolitik dan perubahan iklim dapat mengganggu pasokan impor kapan saja. Karena itu, Indonesia tidak boleh menggantungkan kebutuhan dasar pada negara lain. “Kemandirian pangan adalah jaminan masa depan kita. Indonesia terlalu besar untuk bergantung pada impor kedelai,” katanya.
Wanda menutup pernyataannya dengan menyerukan agar pemerintah dan DPR bersama-sama menghidupkan kembali program Pajale secara lebih terarah. Menurutnya, perhatian Titiek Soeharto harus dijadikan dorongan nyata untuk memperbaiki tata kelola komoditas kedelai nasional. “Ini momentum. Jika sekarang kita bangkitkan kembali kedelai, kita bisa mencapai swasembada dalam beberapa tahun. Masyarakat, petani, dan bangsa ini akan mendapatkan manfaat besarnya,” pungkas Wanda Assyura.
