LEAD.co.id | Tim Advokasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Bogor mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor bertanggung jawab terhadap jaminan kesehatan para Jurnalis yang berstatus ODP (Orang Dalam Pantauan) terkait COVID-19 (Corona).
Pernyataan tersebut merespon informasi belasan jurnalis yang kini berstatus ODP usai mengikuti jumpa pers dengan Wali Kota Bogor Bima Arya beberapa hari lalu.
Tim Advokasi PWI Kota Bogor, Bagus Harianto menilai, jumpa pers Wali Kota yang diikuti para wartawan pada Senin, 16 Maret 2020, atas undangan Humas Pemkot Bogor, tidak sesuai dengan protokoler yang berlaku.
“Tidak mengindahkan faktor keamanan pada saat jumpa pers pada hari senin tgl 16 Maret 2020, Bima Arya tidak menggunakan Masker,” kata Bagus melalui pesan tertulis yang diterima LEAD.co.id, Sabtu (21/3/2020).
Seharusnya, kata Bagus, usai pulang dari luar negeri dan dinyatakan sebagai ODP, Bima Arya membatasi diri untuk tidak berjumpa dengan banyak orang, termasuk para wartawan. Begitupun saat live di salah satu TV Nasional, Rabu 18 Maret 2020, Wali Kota juga tidak menggunakan masker, padahal sudah jelas sebagai ODP.
Sedangkan pada Kamis, 19 Maret 2020, Wali Kota Bima Arya dinyatakan positif terpapar Covid-19. Hal itu, terang Tim Advokasi PWI, telah berdampak secara psikologis terhadap beberapa wartawan untuk mengisolasi di rumah.
Atas hal itu, Tim Advokasi PWI Kota Bogor mendesak Pemkot Bogor untuk bertanggung jawab terhadap penanganan medis sepenuhnya soal kondisi kesehatan para jurnalis yang telah melakukan jumpa pers dengan Wali Kota Bogor.