BOGOR (Lead.co.id) — Puluhan massa dari Koalisi Pemantau Aset Daerah (KOPAD) menggelar aksi demonstrasi di dua titik, yakni di kantor Kejaksaan Negeri Kota Bogor dan di Balai Kota Bogor, pada Jumat, 6 Maret 2026. Aksi itu terkait dugaan kebocoran anggaran di Pasar Teknik Umum (Tekum) periode 2019–2024.
Aksi sempat memanas ketika massa melakukan pembakaran ban di depan kantor Kejaksaan sebagai simbol kemarahan terhadap dugaan praktik korupsi yang dinilai merugikan keuangan daerah. Setelah menyampaikan tuntutan di Kejaksaan, massa kemudian bergerak menuju Balai Kota Bogor.
Di lokasi kedua, situasi kembali memanas ketika massa aksi membakar ban dan merobohkan pagar Balai Kota sebagai bentuk protes keras terhadap dugaan buruknya pengawasan pemerintah daerah terhadap pengelolaan BUMD.
Koordinator lapangan aksi, Faiz menegaskan bahwa, dugaan kebocoran anggaran tersebut tidak boleh dianggap sepele dan harus diusut hingga tuntas oleh aparat penegak hukum.
“Kami mendesak Kejaksaan Negeri Kota Bogor segera memanggil dan memeriksa mantan Dirut Perumda Pasar Pakuan Jaya berinisial MZ serta pihak-pihak lain yang diduga terlibat,” tegas Faiz dalam orasinya.
Pihaknya juga melontarkan pernyataan keras agar penegak hukum tidak ragu membongkar dugaan korupsi tersebut. Menuritnya, hangan sampai hukum hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas.
“Jika memang ada kebocoran miliaran rupiah di Pasar Tekum, maka ini bukan sekadar kesalahan administrasi, ini kejahatan terhadap uang rakyat. Kami menuntut Kejaksaan berani membongkar siapa pun yang terlibat tanpa pandang bulu,” ujar dia.
Menanggapi aksi tersebut, Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kota Bogor, Harius menyampaikan bahwa, laporan dari massa aksi telah diterima secara resmi oleh pihak Kejaksaan dan akan dipelajari sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
“Hari ini perwakilan dari aliansi menyampaikan laporan terkait pengelolaan Pasar Tekum periode 2021–2024. Laporan tersebut sudah kami terima secara resmi dan akan kami laporkan kepada pimpinan,” ujar Harius.
