BOGOR (LEAD.co.id) – Puluhan Mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Hukum Universitas Pakuan melakukan unjuk rasa di Balai Kota Bogor, pada Sabtu (6/11/2021). Mereka menuntut Pemkot Bogor mempersoalan pengelolaan anggaran Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT).
PDJT merupakan BUMD yang menjadi operator layanan dalam program Biskita Trans Pakuan yang diresmikan pada 2 November lalu untuk menggantikan angkot. Namun demikian, masih banyak persoalan di BUMD yang masih dalam proses seleksi calon Direktur setelah beberapa kali ganti direktur itu.
Dalam aksinya, para mahasiswa mempertanyakan anggaran dari Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor yang dialokasikan kepada PDJT pada tahun 2018 lalu. Mereka meminta adanya transparansi pengelolaan dana tersebut.
“Meminta Pemerintah Kota Bogor untuk menuntaskan permasalahan yang ada didalam perusahaan daerah jasa transportasi (PDJT),” kata Ketua Umum HMI Universitas Pakuan, Fadhil Mahendra dalam keterangannya.
Saat demonstrasi, para mahasiswa melakukan orasi secara bergantian. Mereka mengibarkan bendera HMI, spanduk dan pamflet yang bertuliskan “Klarifikasi Dana PDJT, Bagaimana Supir Angkot, Kemana Arah Tujuan Hukum, Pemkot Harus Bertanggung Jawab Atas Supir Angkot”.
Fadhil menyatakan, meminta Pemerintah Kota Bogor untuk menunda PDJT sebagai operator layanan dalam program bus Trans Pakuan selama permasalahan di dalam internal perusahaan tersebut belum terselesaikan.
Menurutnya, akibat dampak yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut maka, Pemerintah Kota Bogor harus bertanggung jawab terhadap nasib seluruh pihak yang dirugikan.
Reporter: Nina Karningsih
Editor: Aru Prayogi
