BOGOR (Lead.co.id) – Momentum Hari Jadi Bogor (HJB) ke-544 diwarnai gelombang kritik dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Bogor dengan menggelar aksi unjuk rasa di depan Balaikota Bogor, pada Jumat, 5 Juni 2026. Aksi itu sebagai bentuk protes terhadap kinerja Pemerintah Kota Bogor yang dinilai gagal menyelesaikan berbagai persoalan.
Aksi tersebut dipimpin oleh Ketua PC PMII Kota Bogor, Toni Al Fazri bersama jajaran pengurus dan kader PMII Kota Bogor. Massa aksi membawa megaphone, bendera almamater, ban bekas, hingga sejumlah spanduk dan poster bernada sindiran tajam terhadap pemerintah daerah.
Tulisan-tulisan yang dibawa massa aksi menyita perhatian publik, di antaranya bertuliskan “Jadikan HJB 544 Momentum Evaluasi Bukan Ceremony”, “Rumah Sakit Penuh, Lowongan Kerja Kosong”, “Yang Lancar Cuma Narasi Bukan Transportasi”, “Banjir Melanda Pemerintah Bercanda”, hingga “Bogor Kota Siliwangi Bukan Kota Pelangi”.
Dalam orasinya, PMII Kota Bogor menilai Pemerintah Kota Bogor terlalu sibuk membangun pencitraan dan seremoni perayaan HJB, namun lalai menyelesaikan persoalan nyata yang dihadapi masyarakat setiap hari.
PMII menyoroti sistem PPDB zonasi yang dinilai rawan praktik manipulasi administrasi, permainan kartu keluarga hingga dugaan “titip nama” dalam penerimaan siswa baru. Massa mendesak pemerintah segera membongkar dugaan mafia PPDB dan menindak tegas pihak-pihak yang terlibat.
Tak hanya itu, pelayanan kesehatan di Kota Bogor juga menjadi sorotan tajam. PMII menilai masyarakat kecil masih kesulitan mendapatkan akses ruang rawat inap di rumah sakit, sementara transparansi ketersediaan kamar dinilai belum berjalan maksimal.
Persoalan pengangguran turut menjadi perhatian dalam aksi tersebut. PMII mendesak Pemerintah Kota Bogor agar lebih serius membuka lapangan pekerjaan dan memprioritaskan tenaga kerja lokal di tengah tingginya angka pengangguran.
Selain pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan, massa aksi juga menyinggung carut-marut kemacetan yang hingga kini dinilai belum mampu diurai secara maksimal. PMII menilai penataan transportasi Kota Bogor masih jauh dari harapan masyarakat.
Kritik keras juga diarahkan terhadap kondisi infrastruktur kota yang dinilai semrawut, mulai dari drainase bermasalah hingga jalan rusak yang kerap dikeluhkan warga namun belum mendapatkan penanganan serius.
Tak berhenti di situ, PMII Kota Bogor turut menyoroti dugaan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada sektor hotel, restoran dan hiburan yang dinilai masih menyisakan celah pengawasan dan berpotensi merugikan daerah.
Ketua PC PMII Kota Bogor, Toni Al Fazri menegaskan bahwa momentum HJB seharusnya menjadi ruang evaluasi bagi pemerintah daerah, bukan hanya seremoni tahunan yang dipenuhi pencitraan.
“Jangan sampai HJB hanya menjadi panggung seremoni sementara rakyat masih dipertontonkan kemacetan, pengangguran, pendidikan yang carut-marut hingga pelayanan kesehatan yang belum berpihak kepada masyarakat kecil. Kota ini butuh solusi nyata, bukan sekadar narasi,” tegas Toni dalam orasinya.
Dalam audiensi bersama massa aksi, Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, menyatakan pihaknya menerima seluruh aspirasi yang disampaikan PMII Kota Bogor dan akan menjadikan tuntutan tersebut sebagai bahan evaluasi Pemerintah Kota Bogor.
“Kami menerima masukan dan kritik dari adik-adik mahasiswa sebagai bentuk kepedulian terhadap Kota Bogor. Seluruh tuntutan ini akan kami sampaikan dan rekomendasikan kepada pimpinan untuk ditindaklanjuti,” ujar Jenal Mutaqin di hadapan massa aksi.
Usai melakukan audiensi di Balaikota Bogor, massa aksi kemudian melanjutkan demonstrasi ke depan Gedung DPRD Kota Bogor untuk menyampaikan tuntutan yang sama kepada para wakil rakyat. Dalam aksinya, PMII mendesak DPRD Kota Bogor agar tidak hanya menjadi penonton, tetapi turut menjalankan fungsi pengawasan terhadap berbagai persoalan yang terjadi di Kota Bogor.
Dalam kesempatan tersebut, PMII menyerahkan surat pernyataan sikap berisi tujuh tuntutan utama kepada Pemerintah Kota Bogor. Surat tuntutan tersebut kemudian ditandatangani oleh Wakil Wali Kota Bogor sebagai bentuk penerimaan aspirasi untuk direkomendasikan kepada pimpinan tertinggi di Kota Bogor.
PMII Kota Bogor menegaskan aksi tersebut merupakan bentuk kepedulian mahasiswa terhadap kondisi Kota Bogor sekaligus bagian dari fungsi kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan daerah.
Penulis : Surya SP
