BOGOR (LEAD.co.id) | Kawasan pangkalan yang biasanya dipenuhi suara deru mesin truk kini menjadi sunyi. Tidak ada lagi antrean kendaraan pengangkut pasir dan suara para buruh yang bekerja membongkar dan memuat hasil tambang.
Hal ini dikarenakan penutupan tambang di Kecamatan Rumpin, yang baru-baru ini diberlakukan berdasarkan Kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, telah membawa perubahan besar terhadap denyut kehidupan warga sekitar.
Diketahui, sebelumnya kawasan ini menjadi salah satu pusat ekonomi warga dengan lalu lintas aktivitas yang padat namun kini, suasananya berbanding terbalik. Warung-warung yang dulunya ramai pembeli mulai kesulitan bertahan, para sopir truk mengeluh tidak ada lagi muatan yang bisa dibawa, dan buruh pangkalan kehilangan pekerjaan.
Bahkan, pelaku usaha yang terlah menggantungkan hidup selama bertahun-tahun dari sektor tambang kini hanya bisa pasrah menunggu kepastian dari pemerintah.
Pantauan Kontributor LEAD.co.id dilapangan, terlihat banyaknya warung yang Sepi hingga tutup, hingga pendapatan menurun drastis dari penutupan sementara tambang ini.
Salah seorang warga yang membuka warung kecil di dekat pangkalan, Aning, menjadi salah satu orang yang merasakan langsung dampak dari penutupan tambang. Ia menceritakan bahwa sejak aktivitas di pangkalan berhenti, jumlah pembeli yang datang ke warungnya juga menurun tajam.
“Biasanya, tiap hari saya bisa dapat keuntungan lebih dari Rp. 30.000, karena banyak buruh dan sopir mampir beli makanan atau rokok. Sekarang, dapat segitu juga udah Alhamdulillah,” ujarnya sambil menunjukkan warungnya yang tampak sepi.
Baginya, warung yang ia jalankan bukan sekadar usaha, tetapi juga penopang utama kehidupan keluarganya. Penurunan penghasilan ini tentu membuatnya semakin khawatir jika penutupan tambang berlangsung lama.
Sementara itu, dampak serupa juga dialami oleh para sopir truk. Salah satunya, Farid, menurutnya, dirinya biasanya mengangkut hasil tambang dari gunung menuju pangkalan. Akan tetapi, sejak penutupan diberlakukan pekerjaan sebagai sopir truk semakin sulit dijalani.
“Sekarang nyaris tidak ada kerjaan. Kalau dulu, sehari bisa tiga kali bawa muatan pasir. Lumayan buat nafkah keluarga. Tapi sekarang, dalam seminggu pun kadang tidak ada muatan. Jadi banyak waktu saya hanya nganggur di rumah,” ungkapnya.
Meski demikian, Farid tetap berusaha bertahan dengan harapan keadaan bisa kembali seperti semula. Ia juga berharap pemerintah memberikan jalan keluar yang adil bagi masyarakat.
“Kami ini cuma cari makan. Harapannya ada keadilan dari pemerintah supaya roda ekonomi kembali normal,” tambahnya.
Tidak hanya sopir dan pedagang kecil, pemilik pangkalan terdampak langsung. Hal ini disampaikan, Sunarto, salah satu pemilik pangkalan, dirinya mengaku usahanya kini nyaris lumpuh.
“Sebelum ditutup, sekali belanja dari gunung bisa bawa satu tronton dengan harga sekitar 4,5 juta. Dari situ bisa dijual kembali jadi lima truk, masing-masing lebih dari juta. Buruh yang bekerja bersama saya pun bisa ikut mendapatkan penghasilan. Tapi sekarang, paling hanya bisa jual satu truk saja,” jelasnya.
Ia menambahkan, buruh yang selama ini bekerja bersamanya berasal dari berbagai kalangan, baik warga lokal maupun perantauan. Dengan berhentinya aktivitas tambang, banyak dari mereka yang kini tidak punya pekerjaan.
“Saya kasihan lihat para buruh. Mereka hanya mengandalkan pekerjaan ini untuk hidup sehari-hari. Kalau tambang ditutup terus, mereka mau makan apa?” katanya penuh kekhawatiran.
Lebih lanjut, pemerintah dapat meninjau kembali kebijakan ini. Pasalnya jika dibiarkan berlarut-larut, penutupan tambang tidak hanya menghentikan usaha kecil, tetapi juga memutus sumber penghasilan bagi banyak keluarga.
Disisilain tim LEAD.co.id saat mendatangi kantor desa yang disambut, Kaur Perencanaan Desa Cipinang, Usturi. Saat ditanyakan terkait dampak penutupan tambang, dirinya menyampaikan hal ini memang menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat.
Menurutnya, salah satu keluhan yang sering muncul adalah soal air keruh di sungai. Namun, hal itu tidak sepenuhnya disebabkan oleh perusahaan.
“Air keruh itu kadang berasal dari pencucian pasir perusahaan, tapi ada juga karena aktivitas warga sendiri atau pengerukan di bagian hilir. Sayangnya, masyarakat sering salah paham, langsung menyalahkan perusahaan,” jelasnya.
Ia juga menyoroti kurangnya koordinasi antara kepala dusun dengan kampung lain, yang sering kali memperburuk kesalahpahaman. Menurutnya, jika komunikasi berjalan lebih baik, permasalahan tidak akan sebesar ini.
“Kalau dilihat dari sisi ekonomi, sebenarnya hanya sekitar 5% warga yang benar-benar hidup dari tambang. Tapi kalau dilihat dari sisi lebih luas, banyak warga justru berharap perusahaan dibuka kembali karena manfaat ekonominya lebih besar daripada kalau ditutup,” tambahnya.
Diakhir, masyarakat berada dalam posisi sulit. Karena kebutuhan menjaga lingkungan agar tetap lestari, tetapi di sisi lain ribuan orang menggantungkan hidup dari keberadaan tambang. Kehilangan pekerjaan, berkurangnya pendapatan, hingga warung-warung kecil yang mulai merugi menjadi bukti nyata bagaimana penutupan ini memukul ekonomi warga.
Masyarakat berharap pemerintah dapat segera menemukan solusi terbaik. Mereka menginginkan adanya kebijakan yang seimbang: lingkungan tetap terjaga, tetapi kehidupan ekonomi warga juga bisa berputar kembali. Tanpa itu, roda kehidupan warga kecil akan semakin berat untuk dijalani.
Kontributor : Risma, Azarima, Rafli, Hasby (Mahasiswa Magang IUQI)
Editor : Aru Prayogi