BOGOR (Lead.co.id) – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Bogor berharap aspirasi yang disuarakan dalam unjuk rasa tidak berhenti sebagai seremoni administratif. Hal itu disampaikan saat audiensi di Balaikota Bogor, pada Rabu (1/7/2026)
Dalam audiensi yang dipimpin Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin itu dihadiri jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) serta para pimpinan BEM dari berbagai perguruan tinggi di Kota Bogor, di antaranya Ketua BEM se-Bogor Indra, Ketua BEM Universitas Islam Haikal, Ketua BEM UIKA Fadli, Ketua BEM BSI Bani, Ketua BEM BSB Afif, dan Ketua BEM UNIDA Alif.
Dalam pertemuan itu, BEM se-Bogor menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Bogor yang telah memfasilitasi penyampaian aspirasi mahasiswa. Namun, mereka menegaskan bahwa perjuangan mahasiswa tidak berhenti pada penyerahan dokumen, melainkan menuntut adanya tindak lanjut nyata.
Mahasiswa menegaskan seluruh aspirasi yang diperjuangkan lahir dari kepentingan masyarakat luas. Meski sebagian besar tuntutan ditujukan kepada pemerintah pusat, mereka menilai dampak dari setiap kebijakan tetap akan dirasakan langsung oleh masyarakat di daerah. Karena itu, pemerintah daerah dinilai memiliki tanggung jawab moral untuk terus mengawal perjuangan tersebut hingga mendapat respons konkret.
BEM se-Bogor juga mengungkapkan bahwa sebelumnya mereka telah melakukan audiensi dengan DPRD Kota Bogor. Dalam kesempatan itu, seluruh dokumen tuntutan telah diterima dan diteruskan kepada DPR RI. Mahasiswa berharap perjuangan mereka tidak berhenti sebagai arsip di atas meja birokrasi, melainkan benar-benar menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan nasional.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutaqin menegaskan Pemerintah Kota Bogor berkomitmen mengawal seluruh aspirasi mahasiswa sesuai kewenangan pemerintah daerah. Ia menyampaikan bahwa dokumen tuntutan telah diteruskan kepada DPR RI dan dibuktikan dengan surat tanda terima dari perwakilan parlemen sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam menindaklanjuti aspirasi tersebut.
Jenal juga menjelaskan bahwa pemerintah pusat saat ini tengah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satu langkah yang telah dilakukan di daerah adalah penghentian sementara operasional dapur MBG selama masa libur sekolah sambil menunggu hasil evaluasi agar pelaksanaan program ke depan berjalan lebih efektif, aman, dan tepat sasaran.
Menurutnya, pelaksanaan Program MBG masih memerlukan berbagai penyempurnaan, termasuk dalam memperkuat keterlibatan petani lokal, pelaku UMKM, dan rantai pasok di daerah agar manfaat program dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
Audiensi ditutup dengan penegasan bahwa seluruh aspirasi BEM se-Bogor telah resmi diteruskan kepada DPR RI beserta dokumen pendukung sebagai tindak lanjut hasil aksi unjuk rasa yang sebelumnya digelar.
Mahasiswa pun menyampaikan apresiasi atas fasilitasi yang diberikan Pemerintah Kota Bogor, sembari menegaskan akan terus mengawal proses tersebut hingga menghasilkan kebijakan yang benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat.
Surya SP