LEAD — Di tengah percepatan pembangunan fisik menuju 2045, ada lubang besar yang jarang tersentuh: infrastruktur batin dan kohesi sosial. Forum Keberagaman Nusantara (FKN) mencoba mengisi celah tersebut. Pada Februari 2026, organisasi yang dipimpin KH. Tuanku Alamsyah Arif Rahmansyah Marbun ini akan menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) di Jakarta dengan satu tajuk ambisius: “Revolusi Harmoni”.
Agenda ini muncul sebagai respons atas realitas sosial yang kian ringkih. Disinformasi berbasis identitas, polarisasi politik sisa kompetisi masa lalu, hingga erosi kepercayaan publik di ruang digital bukan lagi sekadar bising, melainkan ancaman nyata bagi stabilitas nasional. FKN memposisikan keberagaman bukan lagi sebagai ornamen upacara, melainkan modal sosial strategis yang harus dikelola secara profesional.
Tokoh pemuda FKN, Wanda Assyura, melihat Rapimnas ini sebagai jawaban atas kebuntuan dialog antar-kelompok.
“Revolusi Harmoni bukan sekadar kata-kata. Ini pembuktian bahwa keberagaman umat beragama dan Nusantara adalah power house Indonesia. Kami akan merumuskan bagaimana nilai spiritual dan kearifan lokal bisa menjadi solusi konkret dari ketahanan sosial hingga kedaulatan ekonomi di tingkat akar rumput,” ujar Wanda di Jakarta, Kamis (8/1/2026).
Dua Pilar dan Komodifikasi Kebaikan
FKN membedah persoalan dalam dua pilar utama. Pertama, reposisi peran agama. FKN mendorong agar kerukunan umat beragama naik kelas dari sekadar “toleransi pasif” yang hanya sebatas tidak bertikai menjadi kolaborasi produktif. Salah satu rencana aksinya adalah menjadikan rumah ibadah sebagai episentrum pemberdayaan ekonomi rakyat, yang secara tak langsung mendukung agenda hilirisasi pemerintah.
Pilar kedua menyasar penguatan lembaga adat. FKN ingin memastikan pembangunan fisik yang masif saat ini dibarengi dengan penguatan jati diri budaya. Tanpa kearifan lokal yang berdaulat, pembangunan nasional hanya akan melahirkan kemajuan yang hampa identitas.
Mencetak ‘Digital Patriot’ di Tengah Perang Informasi
Namun, tantangan terbesar ada di ruang siber. Wanda Assyura menekankan bahwa dunia digital adalah perbatasan baru yang paling rawan konflik. Dalam Rapimnas nanti, FKN berencana meluncurkan peta jalan literasi digital lintas iman. Targetnya ambisius: mencetak “Digital Patriot” dari kalangan generasi muda untuk menjinakkan hoaks dan mengubah narasi kebencian menjadi simfoni persatuan.
Ikhtiar ini akan bermuara pada lahirnya “Dokumen Jakarta”. Dokumen ini bukan sekadar naskah kesepakatan, melainkan kumpulan rekomendasi strategis yang mencakup:
- Standardisasi resolusi konflik sosial melalui lembaga adat.
- Model kolaborasi ekonomi lintas iman.
- Etika literasi digital bagi komunitas keagamaan.
Nantinya, dokumen ini akan diserahkan kepada pemangku kebijakan sebagai tawaran solusi bagi tata kelola keberagaman di Indonesia.
Menjaga Marwah Nusantara
Lebih jauh, FKN berupaya menjembatani kearifan lokal dengan kebijakan pusat. Melibatkan sultan, raja, dan tokoh adat dianggap krusial untuk memastikan stabilitas nasional tetap sejuk, terutama pada fase transisi kepemimpinan. FKN meyakini bahwa jaringan lintas etnis dan generasi yang mereka miliki adalah aset yang tak dimiliki lembaga formal negara.
“Jangan hanya menjadi penonton sejarah,” pungkas Wanda. “Dari Jakarta, kita memulai Revolusi Harmoni agar Indonesia menjadi mercusuar harmoni dunia—bukan hanya kaya secara material, tetapi juga rukun secara batin dan bermartabat sebagai bangsa.”
