BOGOR (Lead.co.id) – Gerakan Mahasiswa (Gema) Pembebasan Bogor menggelar demonstrasi untuk menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), di kawasan Tugu Kujang, Kota Bogor, pada Jumat (9/9/2022).
Tampak para demonstran berorasi secara bergantian di atas mobil komando. Mereka mengibarkan bendera Gema Pembebasan dan bendera warna hitam bertulis kalimat tauhid.
Selain itu, mereka juga membentangkan spanduk dan pamflet bertulis “BBM Naik Rakyat Tercekik, Campakan Demokrasi, Terapkan Syariah”.
Koordinator aksi, Rahmat menegaskan, kenaikan harga BBM hanya akan menambah penderitaan rakyat karena akan memicu kenaikan harga kebutuhan pokok dan menambah angka kemiskinan.
“Kami mengajak kepada semua pihak untuk bersama sama menolak kenaikan harga BBM yang telah membebani kehidupan rakyat,” kata Rahmat.
Gema Pembebasan menilai, kenaikan harga BBM akibat adanya pengelolaan sumber daya alam yang tidak benar. Karena itu, pihaknya meminta Pemerintah untuk mengelola berdasar syariat Islam.
“Menyeru kepada Pemerintah untuk segera mengelola sumber daya alam sesuai dengan tata pengelolaan yang benar, yaitu berdasarkan aturan Islam,” kata Rahmat.
Pemerintah sebelumnya telah memutuskan kenaikan harga BBM bersubsidi yang disampaikan oleh Presiden Jokowi bersama Menteri Terkait, pada Sabtu (3/9).
“Pertalite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter, solar subsidi dari Rp 5.150 per liter jadi Rp 6.800 per liter, Pertamax nonsubsidi naik dari Rp 12.000 jadi Rp14.500 per liter,” kata Menteri ESDM Arifin Tasrif.
Sementara itu, Jokowi menjelaskan, anggaran subsidi pemerintah sudah meningkat 3 kali lipat dari Rp 152,5 triliun menjadi Rp 502,4 triliun dan akan terus meningkat.
Menurut dia, lebih dari 70 persen subsidi BBM itu justru dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu, yaitu pemilik mobil pribadi.
“Mestinya uang pemerintah itu diberikan untuk subsidi bagi masyarakat kurang mampu. Subsidi harus menguntungkan masyarakat kurang mampu,” kata Jokowi.
Merespons itu, Gema Pembebasan menilai adanya kebocoran APBN yang justru tidak ada kaitannya dengan subsidi BBM. Pihaknya juga mengimbau Pemerintah untuk menindaklanjuti kebocoran APBN itu.
Karena itu, Rahmat mendesak kepada pemerintah untuk mencabut dan membatalkan keputusan kenaikan harga BBM subsidi. Karena, kebijakan itu dinilai cacat prosedural dan tidak menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat.
