JAKARTA (LEAD.co.id) – Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam (PP GPI) mengusulkan pemotongan gaji pejabat negara minimal 50 persen (setengah) untuk pemenuhan kebutuhan rakyat terdampak PPKM Darutat.
“Jika rakyat tidak bisa beraktivitas mencari makan. Maka, tidak mati karena Corona, tapi bisa mati karena kelaparan,” ujar Sekretaris Jenderal PP GPI Khoirul Amin kepada awak media, pada Jumat (9/7/2021).
Menurut Amin, usulan pemotongan gaji para pejabat yang selama ini digaji oleh negara adalah solusi agar mereka juga ikut merasakan penderitaan rakyat di masa pandemi ini.
“Dengan memotong separo gaji, atau menghapus gaji para pejabat dimasa pandemi, dan uangnya dialokasikan untuk makan rakyat adalah solusi yang adil dan soluktif,” kata Amin.
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Jawa dan Bali ini mulai diterapkan pada tanggal 3 – 20 Juli 2021 yang diumumkan oleh Presiden Jokowi pada Kamis (1/7). Kebijakan ini merespon Covid-19 yang mengalami lonjakan.
Adapun Ketentuan PPKM Darurat ini mengatur kegiatan pada sektor non-esensial 100 persen work from home (WFH), kegiatan belajar secara online, mengatur kapasitas transportasi umum maksimal 70 persen, menutup sementara pusat perdagangan, fasilitas umum hingga tempat ibadah.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marinves) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan, ketentuan ini disusun secara cermat melalui kajian serta mendengarkan pandangan epidemiologi, asosiasi kedokteran, pemerintah daerah, dan pihak terkait lainnya.
“Saya pikir apa yang kami siapkan ini saya kira persiapannya hal yang paling maksimal, dan sudah juga kami laporkan kepada Presiden. Presiden juga setuju dengan langkah-langkah ini,” ujar Luhut dalam keterangan pers secara virtual, pada Kamis (1/7).
Merespon itu, Amin meminta pemerintah untuk tidak membuat kebijakan dengan mengatas namakan kemanusiaan, tapi di sisi lain juga menabrak kemanusiaan itu sendiri. Pasalnya, kebutuhan rakyat juga masalah kemanusiaan yang harus dipikirkan.
“Membatasi penyebaran dan penularan virus memang persoalan kemanusiaan. Tapi juga perlu diingat, dengan dibatasi dan rakyat tidak bisa makan itu juga masalah kemanusiaan yang harus dipikirkan,” tegasnya.
Selain itu, Sekjen GPI juga berharap, para pejabat dan aparat yang menjalankan tugas untuk mengedepankan humanisme dan edukasi yang baik. Dia meminta untuk memikirkan nasib rakyat yang sulit beraktivitas akibat PPKM Darurat.
“Jujur kadang saya risih melihat oknum Satpol PP yang gayanya lebih galak dari Polisi maupun TNI. Mestinya juga mikir, rakyat dikurung di rumah dan tidak diberi makan,” ungkapnya.
Reporter: M. Ikhsan
Editor: Aru Prayogi