BOGOR (Lead.co.id) – Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Denny Mulyadi telah menghadiri Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Candi Bentar Hall, Ancol, Jakarta, pada Kamis (10/7/2025).
Bekerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta, kegiatan ini menjadi langkah awal untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih pasca pelantikan kepala daerah di sejumlah provinsi.
Selain melibatkan pemerintah daerah DKI Jakarta, rakor ini juga diikuti oleh Pemerintah Provinsi Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Banten, serta Jawa Barat, termasuk Kota Bogor.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Walikota Bogor mengatakan bahwa koordinasi antara Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dengan KPK sejauh ini berjalan dengan baik.
“Terutama terkait edukasi dan supervisi bagaimana menjalankan roda pemerintahan tanpa harus korupsi. Ini sangat baik, sejalan dengan niat Kota Bogor menjadikan pemerintahan yang bersih,” taambah Jenal.
Di tempat yang sama, Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak menekankan bahwa kepala daerah bukan hanya pemegang mandat politik, tapi juga penentu arah perubahan.
“Kami ingin memastikan bahwa kekuasaan yang diberikan rakyat tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Kolaborasi dan integritas adalah kunci,” tegas Johanis.
Johanis menambahkan, forum ini juga menjadi ruang penguatan komitmen antara kepala daerah dan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terpilih untuk mewujudkan pemerintahan yang bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
KPK juga menekankan pentingnya sinergi strategis dalam mendorong upaya pencegahan korupsi secara sistemik dan berkelanjutan.
Untuk itu, KPK mendorong penyelarasan antara kebijakan daerah dan strategi nasional pemberantasan korupsi, termasuk Aksi Stranas PK.
“Dengan kolaborasi yang erat antara KPK dan pemerintah daerah, diharapkan agenda pemberantasan korupsi di level lokal semakin kuat, untuk mewujudkan pelayanan publik yang bersih, efektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,” tutur Johanis.
