BOGOR (Lead.co.id) – Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI-MPO) Cabang Bogor memastikan akan mengirimkan puluhan kadernya untuk bergabung dalam aksi nasional di depan Gedung DPR RI, pada Jumat (19/6/2026).
Langkah tersebut merupakan tindak lanjut instruksi Pengurus Besar HMI-MPO yang menggelar aksi serentak di berbagai daerah sebagai bentuk kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai semakin membebani rakyat.
Sebanyak 50 kader HMI-MPO Cabang Bogor dijadwalkan berangkat menuju Jakarta menggunakan transportasi umum. Selain sebagai bentuk mobilisasi aksi, langkah itu juga dimaksudkan untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya penggunaan transportasi publik.
Kepala Bidang PTKP HMI-MPO Cabang Bogor, Gerhana Bulan, mengatakan kenaikan harga BBM, melemahnya nilai tukar rupiah, serta pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi alasan utama pihaknya turun ke jalan. Menurutnya, pemerintah terkesan gagal membaca kondisi riil masyarakat yang saat ini tengah menghadapi tekanan ekonomi.
“Kami melihat pemerintah terlalu sibuk membangun narasi keberhasilan, tetapi abai terhadap persoalan yang dirasakan rakyat setiap hari. Harga kebutuhan pokok terus bergerak naik, daya beli masyarakat melemah, lapangan pekerjaan semakin sulit, sementara program-program prioritas justru menyisakan banyak persoalan di lapangan,” tegas Gerhana Bulan.
Ia menilai Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi program unggulan pemerintah perlu dievaluasi secara menyeluruh. HMI-MPO menyoroti aspek pengawasan, tata kelola, hingga mekanisme pelaksanaan program yang dinilai masih menyisakan berbagai persoalan.
“Anggaran negara yang begitu besar harus dipastikan tepat sasaran. Jangan sampai program yang diklaim untuk kepentingan rakyat justru menjadi sumber persoalan baru karena lemahnya pengawasan dan tata kelola. Jika pemerintah tidak segera melakukan evaluasi total, jangan salahkan apabila gelombang kritik dan perlawanan dari masyarakat terus membesar,” ujarnya.
Selain mendesak evaluasi MBG, HMI-MPO juga meminta pemerintah mengambil langkah konkret untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional dan melindungi masyarakat dari dampak kebijakan yang dinilai semakin menekan kelompok rentan.
Menurut Gerhana, aksi di DPR RI bukan sekadar agenda demonstrasi rutin mahasiswa, melainkan bentuk peringatan bahwa pemerintah harus kembali menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama dalam setiap pengambilan kebijakan.
“Kami datang bukan untuk mencari panggung. Kami datang membawa kegelisahan rakyat yang hari ini merasa suaranya tidak didengar. Negara harus hadir untuk rakyat, bukan sekadar mempertahankan program dan kebijakan tanpa keberanian untuk melakukan evaluasi yang jujur dan terbuka,” tandasnya.
Surya SP