Jakarta, — Malam puncak Hoegeng Awards 2025 yang digelar di Auditorium Mutiara STIK-PTIK, Jakarta Selatan, menjadi penanda bahwa keteladanan di tubuh Polri masih hidup. Di tengah gelombang kritik dan tantangan kepercayaan publik terhadap institusi, ajang ini hadir sebagai penyaring moralitas yang langka: mencari yang jujur, berani, dan berpihak pada rakyat.
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, dalam sambutannya mengungkap betapa sulitnya menilai dan memilih dari deretan kandidat yang layak menyandang nama besar Hoegeng. “Memilih penerima Hoegeng Awards jauh lebih sulit dibanding memilih pejabat tinggi negara. Karena di sini bukan soal kekuasaan, tapi soal integritas,” ucapnya.
Ia menyebut bahwa dirinya pernah ikut memilih tokoh-tokoh penting di lembaga hukum seperti Mahkamah Agung, Komnas HAM, dan KPK, namun pemilihan Hoegeng Awards membuatnya menyadari bahwa moralitas dan keteladanan adalah hal yang jauh lebih berat untuk diukur. “Tidak ada ruang untuk titipan. Ini soal hati nurani,” tambahnya.
Hoegeng Awards bukan sekadar seremoni tahunan. Ini adalah upaya membangun narasi bahwa di antara seragam, masih ada sosok-sosok yang memilih untuk tetap bersih dan berpihak pada keadilan. Nama-nama seperti Bripka Annas, yang jadi pegiat literasi di pedalaman, adalah bukti bahwa Polri masih punya nyala harapan.
Jaringan Aktivis Nusantara (JAN) mengapresiasi penuh komitmen penyelenggara Hoegeng Awards, termasuk Divisi Humas Polri dan Dewan Pakar, yang mampu mempertahankan integritas seleksi tanpa intervensi. “Ini bukan hanya ajang penghargaan, tapi juga cermin peradaban. Di tengah gempuran isu, Hoegeng Awards menjaga denyut idealisme dalam tubuh Polri,” ujar Ketua JAN, Romadhon Jasn di Jakarta, Kamis (17/7)
JAN menilai bahwa apresiasi terhadap personel Polri yang berprestasi bukan sekadar bentuk penguatan internal, melainkan juga langkah strategis untuk memperbaiki wajah institusi di mata publik. Hoegeng Awards adalah energi moral yang perlu dikawal bersama, dari masyarakat sipil hingga elite penegak hukum.
Tak hanya sebagai forum pengakuan, Hoegeng Awards harus mampu menjadi basis lahirnya kebijakan internal Polri yang berbasis prestasi dan akuntabilitas. Kaderisasi keteladanan harus jadi prioritas—bahwa integritas bukan pengecualian, tapi budaya.
“Hoegeng Awards seharusnya mendorong lahirnya sistem penilaian berbasis keteladanan di semua lini kepolisian. Tak hanya di level operasional, tapi juga di manajemen dan pimpinan,” pungkas Romadhon Jasn.
JAN menyerukan agar momen ini tak berhenti pada seremoni. Keteladanan harus ditumbuhkan, diberi ruang, dan disistematisasi. Karena hanya dengan cara itu, Polri bisa menjawab tantangan zaman—dan mengembalikan kepercayaan rakyat yang selama ini diuji.
